Gubernur Helmi Hasan Kunjungi BPKP Provinsi Bengkulu, Bahas Pengawasan Program Pembangunan Daerah

BENGKULU, BETVNEWS - Untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, Gubernur BENGKULU Helmi Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi BENGKULU, Rabu 4 Juni 2025.

Dalam kunjungan ini, Gubernur menekankan pentingnya peran BPKP dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah agar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Helmi Hasan menyampaikan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki anggaran yang terbatas, namun hal tersebut bukan menjadi penghalang untuk menjalankan program-program strategis jika dikelola secara bijak dan sesuai aturan.

BACA JUGA:Intip Sederet Resep Olahan Hidangan Segar dari Buah Lontar, Dijamin Bikin Ngiler

BACA JUGA:Tidak Perlu Pakai Eye Cream, Gunakan 5 Bahan Alami Ini! Cara Menghilangkan Mata Panda dalam Waktu 5 Menit

“Kita ingin BPKP mengawal jalannya program di pemerintahan menjadi lebih baik karena kita ingin Bengkulu menjadi daerah dengan pengelolaan terbaik. APBD kita memang tidak besar, tetapi jika digunakan secara efektif dan tidak menyalahi aturan, uang yang sedikit itu akan mencukupi,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, dengan tata kelola anggaran yang baik, maka berbagai kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan dinikmati masyarakat Bengkulu. 

“Jalan akan mulus, ambulans gratis tersedia di setiap desa, rumah sakit dan puskesmas akan lebih baik, anak yatim bisa berbahagia karena diangkat menjadi anak oleh para pejabat dari provinsi hingga kabupaten/kota, dan sarana prasarana sekolah akan semakin bagus,” tambahnya.

BACA JUGA:Kaya Akan Kandungan Vitamin C, Ini Dia Manfaat yang Diberikan Buah Kelengkeng untuk Kecantikan Kulit

BACA JUGA:Atasi Mata Panda dengan Masker Mentimun, Ini 5 Cara Membuatnya, Lingkaran Hitam Tersamarkan dalam Sekejap

Gubernur juga menyinggung persoalan perpajakan daerah. Ia menyatakan akan mendorong DPRD Provinsi Bengkulu untuk segera merevisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menurutnya telah menimbulkan beban berat bagi masyarakat.

“Proses revisi jangan terlalu lama. Kalau perlu studi banding ke daerah lain seperti Sumbar, Sumsel, atau Lampung, cukup lewat telepon atau Zoom saja. Sekarang zaman sudah canggih. Masyarakat sudah banyak mengeluh bahwa pajak ini terlalu tinggi, dan faktanya di lapangan memang demikian,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo Nugroho, menyambut baik inisiatif Gubernur.

Ia menegaskan komitmen BPKP dalam mendukung program-program pemerintah agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Sumber: