Gubernur Helmi Hasan Instruksikan Pemda Amankan Status BPJS Warga yang Diputus Pusat

BENGKULU, BETVNEWS - Langkah cepat diambil Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, guna menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat yang menonaktifkan puluhan ribu kepesertaan BPJS Kesehatan kategori PBI-JKN di wilayah tersebut.

Gubernur telah menginstruksikan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat kabupaten dan kota untuk segera mengalihkan iuran warga desil 1 hingga desil 6 ke dalam skema anggaran daerah (APBD).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Ricco Hanggara, mengonfirmasi bahwa penonaktifan masif tersebut sepenuhnya merupakan kebijakan pusat terhadap peserta yang sebelumnya ditanggung oleh APBN.

“Untuk kepesertaan yang ditanggung APBN, kewenangan penonaktifan ada di pusat. Sementara yang dibayarkan melalui APBD Provinsi Bengkulu tetap aktif,” jelas Ricco.

BACA JUGA:Tebat Gelumpai Disulap Jadi Magnet Wisata, 100 Ribu Bibit Ikan Siap Ditebar Tahun Ini

BACA JUGA:Update Harga Bahan Pokok Bengkulu: Daging Sapi Stabil, Ayam Tembus Rp45 Ribu Per Kilogram

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan dana jumbo sebesar Rp27,2 miliar untuk menjamin kesehatan sekitar 60 ribu jiwa.

Ricco mencatat masih tersedia ruang bagi sekitar 18 ribu peserta baru untuk masuk ke dalam kuota provinsi. Instruksi Gubernur sangat jelas: jangan sampai ada warga rentan yang kehilangan akses layanan kesehatan.

“Arahan Gubernur, masyarakat desil 1 sampai desil 6 yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat segera diambil alih oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi keresahan karena kepesertaan BPJS tidak aktif,” tambahnya.

BACA JUGA:Gelorakan Nasionalisme, Pemprov Bengkulu Luncurkan Buku ‘Bumi Merah Putih yang Terlupakan’

BACA JUGA:Resep Ayam Rica-rica Pedas Nampol: Perpaduan Cabai Merah dan Hijau yang Bikin Nagih!

Gerak cepat pengalihan status kepesertaan menuju Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kini tengah berlangsung di beberapa wilayah.

Berdasarkan data terkini, Pemerintah Provinsi sedang memproses 7 ribu jiwa, disusul Kabupaten Seluma (6 ribu), Mukomuko (7 ribu), dan Bengkulu Utara (6 ribu).

Ricco meminta warga tetap tenang meskipun terdapat penghapusan data dari pusat, karena pemerintah daerah berkomitmen memberikan perlindungan pengganti.

Sumber: