Sultan B. Najamudin: Banyak Aturan Usang, Otonomi Daerah Perlu Evaluasi Total!

BENGKULU, BETVNEWS - Setelah lebih dari seperempat abad berjalan, implementasi otonomi daerah di Indonesia dinilai memerlukan penyegaran total.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, mendorong adanya evaluasi fundamental guna memastikan sistem desentralisasi ini tetap sinkron dengan tuntutan zaman.

Sultan menekankan bahwa sinkronisasi kewenangan antara pusat dan daerah adalah kunci utama dalam memperbaiki struktur tata kelola pemerintahan saat ini.

“Otonomi daerah ini harus dievaluasi, harus didudukkan kembali yang mana yang memang harus dikembalikan kepada daerah, yang mana yang harus diperkuat, yang mana yang sebenarnya sudah out of date dan kira-kira tidak perlu lagi,” ujar Sultan.

BACA JUGA:Reses di Ratu Agung, Sudisman Gandeng 3 Dinas Teknis Jawab Keluhan Lampu Jalan dan Sampah

BACA JUGA:Oknum PPPK Nakes Seluma Dilaporkan Istri Sah, Terjerat Skandal Perselingkuhan dan Video Asusila

Sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan daerah, DPD RI terus mematangkan kajian terbaru untuk membedah efektivitas kebijakan otonomi.

Fokus utamanya adalah memetakan sektor mana saja yang memberikan dampak positif dan bagian mana yang justru menghambat akselerasi pembangunan di tingkat lokal.

Guna memperkaya perspektif, Sultan juga menginisiasi forum dialog yang melibatkan para pakar serta inisiator awal perumusan otonomi daerah. Langkah ini diambil untuk menakar sejauh mana capaian sistem ini hingga tahun 2026.

Sultan tidak menampik adanya polarisasi pendapat terkait keberhasilan otonomi daerah. Di satu sisi, ada kelompok yang merasa tujuan kesejahteraan belum tercapai sepenuhnya, namun di sisi lain banyak yang tetap mendukung semangat desentralisasi dengan catatan perbaikan yang signifikan.

BACA JUGA:Safari Ramadan Gubernur Helmi Hasan Dimatangkan, Pemprov Siapkan Pelayanan Kesehatan hingga Bantuan Sosial

BACA JUGA:Pasar Subuh Segera Dibentuk, Pemkot Bengkulu Mulai Sterilisasi Jalan Kedondong

Apapun pandangan yang berkembang, Sultan memastikan DPD RI telah memiliki posisi yang jelas untuk mendorong adanya pembenahan sistemik.

“Kita sudah bikin kajian. Intinya otonomi daerah ini harus dievaluasi,” tegasnya.

Sumber: