Arahan Pemerintah Pusat, Pemprov Bengkulu Lanjutkan WFH ASN

BENGKULU, BETVNEWS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memastikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dilanjutkan setiap hari Jumat.

Kepastian ini menyusul keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang tidak lagi menerbitkan surat edaran lanjutan setelah masa berlaku Surat Edaran pelaksanaan WFH berakhir pada 21 Juli 2026.

BACA JUGA:Kaya Kandungan Nutrisi, Cek 7 Manfaat Buah Kiwi Bagi Kesehatan Tubuh

BACA JUGA:Reses di Bumi Ayu, Fatmawati Fokus Perjuangkan Keluhan BPJS Kesehatan dan Perbaikan Jalan Warga

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa pelaksanaan WFH tetap berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melanjutkan penerapan pola kerja fleksibel tanpa harus menunggu penerbitan regulasi baru.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan pola kerja fleksibel bagi ASN tetap diterapkan. Selain WFH setiap hari Jumat, Pemprov Bengkulu juga masih memberlakukan Work From Anywhere (WFA) dengan porsi 75 persen setiap hari Kamis.

BACA JUGA:Polda Bengkulu Siagakan Personel dan Peralatan Hadapi Ancaman El Nino dan Karhutla 2026

BACA JUGA:Ditolak 5 Rumah Sakit, Keluarga Pasien Mengaku Diminta Rp5 Juta untuk Ruang Rawat Inap

Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, mengatakan kebijakan tersebut akan terus dievaluasi secara berkala agar tidak mengganggu produktivitas pegawai maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pelaksanaan WFH tetap kita lanjutkan sesuai arahan pemerintah pusat. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan produktivitas ASN tetap terjaga dan pelayanan publik tidak mengalami penurunan," ujar Nandar Munadi, Sabtu (1/8).

BACA JUGA:Respons Dugaan Pencemaran Sungai Air Selali, Bupati Rifai Panggil PT SBS dan Tim Pengobatan Massal

BACA JUGA:HIPKA Bengkulu Siapkan Forum Bisnis, Perkuat Ekosistem Investasi Daerah

Menurutnya, hasil evaluasi selama hampir empat bulan penerapan WFH di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan hasil yang positif. Produktivitas aparatur tetap berjalan dengan baik, sementara pelayanan kepada masyarakat juga berlangsung normal tanpa kendala yang berarti.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai kebijakan kerja fleksibel masih relevan untuk dipertahankan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber: