Sidak Dapur MBG di Babatan dan Riak Siabun, Komisi III DPRD Seluma Temukan IPAL Manual

BENGKULU, BETVNEWS – Komisi III DPRD Kabupaten Seluma menggelar inspeksi mendadak (Sidak) terhadap dua dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di Desa Babatan dan Riak Siabun.

Dari sidak tersebut, para wakil rakyat menemukan pengelolaan limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum sesuai standar, masih dikelola secara manual/alami, serta memiliki kapasitas yang kurang maksimal.

Selain persoalan limbah, jajaran dewan juga menyoroti penggunaan kendaraan operasional berpelat luar Provinsi Bengkulu.

Sidak ini dipimpin Ketua Komisi III DPRD Seluma H. Rizkan, S.A.P., melalui Anggota Komisi III Nofi Erian Andesca. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas laporan para wali murid terkait pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah belakangan ini.

"Sidak ini dilakukan untuk memastikan kebersihan, standar higienitas, kelayakan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), serta kesesuaian porsi dengan kapasitas operasional dapur. Ini juga bagian dari evaluasi dan temuan pelanggaran administrasi," tegasnya.

BACA JUGA:Bercanda dengan Nyawa, Video Belasan Siswa Berseragam Berdiri di Bak Pikap Tuai Sorotan

BACA JUGA:4 Efek Samping Konsumsi Paprika Kuning Berlebihan, Salah Satunya Picu Alergi

Satu per satu ruangan di SPPG tak luput dari pemeriksaan anggota Komisi III, mulai dari ruang dropping barang, area dapur pengolahan, hingga fasilitas pencucian tempat makan (ompreng). Secara umum fasilitas fisik dinilai cukup baik, namun saat mengecek bak penampungan limbah di area belakang, dewan menemukan sistem pengolahannya belum optimal.

"untuk izin dan dokumen sudah keseluruhan dilengkapi oleh SPPG ini mulai dari air, layak higienis serta dokumen lainnya. Namun ada catatan tersendiri adalah limbah masih di kelola dengan manual dan tidak sesuai dengan standar BGN," tegasnya.

Secara administrasi dan dokumen lingkungan, Komisi III menyayangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Seluma yang dinilai belum hadir, belum ikut andil, bahkan belum mengeluarkan rekomendasi. Manajemen SPPG di kedua lokasi tersebut mengaku belum pernah didatangi tim DLH untuk meninjau langsung pengelolaan limbah.

"Sejauh ini DLH masih tidur, belum turun k SPPG. Karena SPPG juga menunggu kajian dari DLH itu sendiri," sampainya.

Bukan hanya persoalan limbah manual berbentuk bak-bak beton, sidak tersebut juga mengungkap fakta bahwa para pekerja dapur—yang mayoritas merupakan warga lokal—belum ter-cover perlindungan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

"kita minta juga agar DLH bisa turun dan menindak lanjuti ini," sampainya.

Mengenai keluhan wali murid terkait porsi makanan yang berlebih hingga tidak habis dan dibawa pulang, Nofi menekankan pentingnya penyesuaian porsi serta tekstur makanan antara siswa kelas bawah (seperti kelas 3 SD) dengan siswa yang lebih besar. Meskipun demikian, pihak dapur secara umum telah mengolah menu sesuai standar yang ditentukan.

BACA JUGA:Wajib Dilakukan! Ini Pentingnya Eksfoliasi Rutin pada Wajah

BACA JUGA:Baru 41,39 Persen, Realisasi Retribusi dan Pendapatan Lainnya di Bengkulu Capai Rp102,65 Miliar

"Kita cuma menginginkan agar MBG ini tidak mubazir di bawa pulang dan akhirnya di buang saja. Jelas ini akan merugikan anggaran," sampainya.

Di sisi lain, Komisi III turut menampung kendala yang dihadapi manajemen SPPG, salah satunya lambatnya penerbitan sertifikasi dan label halal yang telah diusulkan sejak awal.

“Label halal mereka belum ada dan ini sudah mereka urus namun belum selesai juga,” sampainya.

Sementara itu, Kepala SPPG Babatan, Zenri Ahmad Zoni, mengakui bahwa pengelolaan limbah di lokasinya masih dilakukan secara manual menggunakan lima unit bak penampungan secara bertahap sebelum dibuang ke saluran akhir. Namun, karena operasional baru berjalan beberapa bulan, limbah belum sampai ke bak penampungan akhir.

BACA JUGA:Kontingen Bengkulu Resmi Dilepas Ikuti Jambore Nasional XII di Cibubur

BACA JUGA:Memantapkan Imam dan Hindari Perbuatan Asusila, Retret Merah Putih Pejabat Pemprov Bengkulu Digiatkan Lagi

"Ini masih manual dan belum secara standar dari BGN kita juga belum ada didatangi dari DLH juga terkait limbah ini. Padahal kami juga menunggu DLH," sampainya singkat.

Sumber: