PT Bimex Terancam Dibubarkan, Pemprov Bengkulu Siapkan Pengelolaan Aset

PT Bimex Terancam Dibubarkan, Pemprov Bengkulu Siapkan Pengelolaan Aset

Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu, A. Gunawan--(Sumber Foto: Ilham/BETV)

BENGKULU, BETVNEWS – Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu menyatakan siap mengelola aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bimex yang diusulkan oleh Pansus LPJ Pelaksana APBD 2025.

Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu, A. Gunawan, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Biro Hukum jika pengelolaan aset tersebut nantinya diarahkan kepada Biro Umum.

"Jika memang diarahkan ke Biro Umum, kita akan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Biro Hukum terkait legalitas," kata A. Gunawan, Rabu 26 Agustus 2026.

BACA JUGA:Pertamina Distribusikan BBM 72 KL ke Pulau Enggano, Masyarakat Diminta Tidak Khawatir

BACA JUGA:Ini Rekomendasi Tanaman Hias Pembawa Keberuntungan, Cocok untuk Dekorasi Rumah

Menurutnya, tidak ada persoalan jika Biro Umum ditugaskan mengelola aset tersebut. Namun, dari sisi tugas dan fungsi, pengelolaan aset daerah merupakan kewenangan bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu.

"Tidak ada masalah, tetapi kalau aset daerah dikelola oleh Bidang Aset BPKD. Biro Umum selama ini mengelola aset internal seperti rumah dinas," ujarnya.

Karena itu, A. Gunawan menyarankan agar aset milik PT Bimex yang nantinya menjadi aset daerah dikelola oleh Bidang Aset BPKD Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BACA JUGA:Ini Rekomendasi Tanaman Hias Pembawa Keberuntungan, Cocok untuk Dekorasi Rumah

BACA JUGA:Tak hanya Direbus, Ini Dia Rekomendasi Olahan Jagung Manis Simpel Tapi Lezat

Sebelumnya, Pansus LPJ Pelaksana APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 mengusulkan agar PT Bimex dibubarkan lantaran dinilai tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah.

Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya PT Bimex  pernah memberikan dividen kepada pemerintah daerah sebesar Rp50 juta per tahun.

Usulan tersebut menjadi bagian dari evaluasi Pansus DPRD Provinsi Bengkulu terhadap keberadaan dan kinerja BUMD milik Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait