Pemprov Bengkulu dan DPRD Bahas Polemik Lahan PT Bio Nusantara Teknologi, BPN Diminta Adil

BENGKULU, BETVNEWS - Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan lahan PT Bio Nusantara Teknologi.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat di Aula 249 Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Senin (31/8/2026), yang dihadiri Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Sisardi.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hearing yang sebelumnya digelar DPRD Provinsi Bengkulu pada 20 Juli 2026. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan pertanahan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan hak seluruh pihak yang berkepentingan.

BACA JUGA:Kaya Antioksidan, Ini Manfaat Bunga Telang bagi Kesehatan yang Perlu Diketahui

BACA JUGA:Kencur Tawarkan Sederet Manfaat Istimewa untuk Kesehatan Wanita, Cek Sekarang!

Sisardi menegaskan, Pemprov Bengkulu tetap mendukung investasi dan keberlanjutan usaha di daerah. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat.

“Bersama-sama kita akan mendukung. Kami mendukung investasi, namun masyarakat tetap menjadi yang utama. Karena itu, kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak,” ujar Sisardi.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, meminta proses penyelesaian persoalan lahan tersebut dilakukan secara objektif dan adil. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA:Perlu Tahu, Tanaman yang Cocok di Teras Rumah, Bikin Lebih Asri dan Nyaman

BACA JUGA:52 ASN Resmi Jadi Pejabat Fungsional, Herwan: Jangan Coreng Nama Baik Pemerintah

“Saya ingin rakyat juga mendapatkan haknya. Saya berharap BPN dapat menjalankan tugas dan mengambil langkah secara adil dalam menyikapi persoalan ini, sehingga penyelesaiannya dapat diterima oleh semua pihak,” kata Teuku.

Melalui rapat tersebut, pemerintah berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi guna menemukan titik temu dalam penyelesaian persoalan lahan PT Bio Nusantara Teknologi.

Pemprov Bengkulu bersama DPRD dan instansi terkait memastikan proses penyelesaian tetap mengedepankan kepastian hukum, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan investasi di Provinsi Bengkulu.

Sumber: