Utang Pemprov Bengkulu Tahun 2025 Membengkak Tembus Rp346 Miliar

Utang Pemprov Bengkulu Tahun 2025 Membengkak Tembus Rp346 Miliar

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Susman Hadi--(Sumber Foto: Ilham/BETV)

BENGKULU, BETVNEWS - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Susman Hadi, menyoroti membengkaknya utang Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mencapai lebih dari Rp346 miliar pada 2025.

Susman menjelaskan, pemerintah sebelumnya juga mewarisi beban utang sekitar Rp400 miliar. Namun, utang tersebut secara bertahap berhasil dikurangi melalui skema pembayaran cicilan.

"Kalau pemerintah sebelumnya juga dibebani utang sekitar Rp400 miliar lebih kurang, tetapi berhasil dicicil. Pada 2024 tersisa sekitar Rp210 miliar," kata Susman Hadi.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Bengkulu Selatan Bertahan, PT BSL Rp2.930 per Kilogram

BACA JUGA:Pengisian 12 Jabatan Kepala OPD Kosong di Seluma Berlanjut, 43 Pelamar Melaju ke Tahap Asesmen

Menurutnya, pada 2024 pemerintah sebelumnya kembali melakukan pembayaran sekitar Rp13 miliar sehingga sisa utang menjadi sekitar Rp197 miliar.

Susman menyayangkan pernyataan Gubernur Bengkulu terkait persoalan utang Pemprov Bengkulu yang dinilainya seolah-olah merupakan tanggung jawab pribadi pemerintah sebelumnya.

"Kita cukup menyayangkan statemen Gubernur Bengkulu soal utang Pemprov Bengkulu, seolah-olah tanggung jawab pribadi. Padahal ini adalah utang daerah, utang Pemerintah Provinsi Bengkulu," tegasnya.

BACA JUGA:Atasi Antrean Panjang, Pemkab Bengkulu Selatan Batasi Pengisian BBM: Motor Maksimal 3 Liter, Mobil 25 Liter

BACA JUGA:Kuota Pupuk Subsidi Seluma Bertambah 800 Ton, Khusus untuk Jenis NPK

Ia mengatakan, pemerintah sebelumnya juga menerima warisan utang, namun tetap memiliki komitmen untuk melakukan pembayaran, khususnya kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten dan kota.

"Namun pemerintah sebelumnya komitmen untuk membayar utang, khususnya utang DBH ke kabupaten kota, sehingga utang tersebut menjadi berkurang," ujarnya.

Sementara itu, Susman menjelaskan hutang pemerintah saat ini mencapai Rp 346 miliar, diantaranya utang DBH kepada kabupaten/kota sebesar Rp167 miliar.

Kemudian, berdasarkan hasil audit, terdapat utang kepada pihak ketiga sebesar Rp153 miliar.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait