Pertamina Blokir 966 Kendaraan di Bengkulu, Diduga Salahgunakan BBM Subsidi

BENGKULU, BETVNEWS – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memblokir 966 nomor polisi (nopol) kendaraan di Provinsi Bengkulu dalam sistem penyaluran BBM bersubsidi hingga September 2026.

Pemblokiran dilakukan setelah Pertamina menemukan transaksi yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan Program Subsidi Tepat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembelian BBM bersubsidi secara berulang yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan pemblokiran merupakan bagian dari pengawasan untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.

BACA JUGA:Bisa Bikin Semur, Ini Rekomendasi Masakan Rumahan Jengkol Lezat dan Menggugah Selera

BACA JUGA:Selain Makanan, Ini 7 Minuman yang Baik untuk Asam Lambung, Bantu Perut Lebih Nyaman

“Kami terus melakukan pengawasan secara berkala terhadap transaksi BBM bersubsidi. Apabila ditemukan indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah melalui proses verifikasi, dilakukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pemblokiran nomor polisi pada sistem,” ujar Rusminto.

Secara keseluruhan, Pertamina telah memblokir 8.589 nopol kendaraan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Rinciannya, 2.793 nopol di Lampung, 2.439 nopol di Sumatera Selatan, 1.274 nopol di Bangka Belitung, 1.117 nopol di Jambi, dan 966 nopol di Bengkulu.

Pertamina menyebut pengawasan dilakukan melalui pemantauan transaksi dan pencocokan data kendaraan saat pembelian BBM bersubsidi. Transaksi yang terindikasi tidak sesuai ketentuan akan dilakukan identifikasi dan verifikasi sebelum diberikan tindak lanjut.

BACA JUGA:Perlu Tahu! Cara Mudah Mengatasi Cantengan pada Kuku, Biar Tidak Makin Parah

BACA JUGA:Cobain Dulu, Ini Rekomendasi Masker Wajah Berbahan Tomat untuk Kulit Segar dan Terawat

Pertamina juga mengingatkan masyarakat di Bengkulu agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukan. Data kendaraan yang digunakan saat transaksi harus sesuai serta masyarakat diminta tidak menyalahgunakan QR Code maupun sarana transaksi lainnya.

Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap transparan dan tepat sasaran.

Sumber: