Limbah PT SBS Diuji Ulang, DLHK Tunggu Hasil Laboratorium Tentukan Sanksi
Limbah PT SBS Diuji Ulang, DLHK Tunggu Hasil Laboratorium Tentukan Sanksi--(Foto: Ary/Tim/BETV)
BENGKULU, BETVNEWS - Tindak lanjut sanksi administratif terhadap PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bengkulu Selatan belum menentukan langkah berikutnya sebelum hasil uji ulang limbah cair perusahaan diterima.
Kepala DLHK Bengkulu Selatan, Erwin Muchsin, mengatakan pengambilan sampel ulang limbah cair PT SBS telah dilakukan pada Selasa, 22 September 2026. Pengambilan sampel dilakukan setelah perusahaan melakukan perbaikan pada sistem pengelolaan limbah.
BACA JUGA:Gebyar Merah Putih di Bengkulu Selatan, Pemprov Siapkan Anggaran Rp500 Juta
BACA JUGA:3 Jenis Makanan Ini Bisa Merusak Pencernaan, Apa Saja Ya?
Saat ini, sampel limbah sedang menjalani pemeriksaan di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), proses pengujian membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari sejak sampel diterima pihak laboratorium.
“Untuk tindak lanjutnya belum bisa kita simpulkan sekarang. Kita masih menunggu hasil uji ulang sampel limbah PT SBS dari laboratorium,” kata Erwin.
Sebelumnya, PT SBS mendapat sanksi berupa paksaan pemerintah setelah hasil pemeriksaan menemukan adanya parameter limbah cair yang melampaui baku mutu lingkungan. Sanksi itu kemudian ditindaklanjuti perusahaan dengan melakukan sejumlah perbaikan pada sistem pengelolaan limbah.
BACA JUGA:Inflasi di Kota Bengkulu Terkendali, Harga Ayam Potong Naik Tembus Rp45 Ribu per Kilogram
BACA JUGA:Secukupnya! Inilah Beberapa Efek Samping Konsumsi Buah Plum Secara Berlebihan
Setelah perbaikan dilakukan, DLHK Bengkulu Selatan kembali mengambil sampel limbah untuk memastikan kondisi terbaru dan mengetahui apakah kualitas limbah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Hasil uji laboratorium nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan status sanksi dan langkah pengawasan berikutnya terhadap perusahaan.
Erwin menegaskan, DLHK belum dapat memastikan apakah sanksi paksaan pemerintah akan dihentikan, tetap diberlakukan, atau mendapat tindak lanjut lain sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar.
“Jangan dulu menyimpulkan tindak lanjut pemerintah. Sampel sudah kita ambil, tetapi sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Kita menunggu hasil laboratoriumnya terlebih dahulu,” jelasnya.
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Gencarkan Skrining TBC, 824 Kasus Terduga Berhasil Ditemukan
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

