Prukades, Dorong Peningkatan Ekonomi Transmigrasi

BETVNEWS, – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo tengah fokus merevitalisasi kawasan transmigrasi melalui program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan ekonomi transmigran maupun masyarakat lokal di kawasan transmigrasi. “Transmigrasi sekarang challange-nya (tantangan) berbeda. Kalau dulu kan memindahkan masyarakat dari daerah padat ke daerah yang kurang penduduk,” ujarnya di Jakarta, Kamis (25/10). Ia mengatakan, program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah sejak tahun 1956 telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi luar Jawa. Program tersebut telah berhasil membangun lebih dari 1.100 desa definitif di luar Pulau Jawa, lebih dari 430 kecamatan, lebih dari 120 kota kabupaten, dan 2 ibukota provinsi. “Namun kalau kita evaluasi ternyata menimbulkan masalah baru juga. Ternyata pendatang (transmigran) lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan masyarakat lokal. Akhirnya masyarakat lokal ketinggalan. Nah kita nggak mau itu terjadi. Karena itu bisa menimbulkan kesenjangan sosial,” ujarnya. Mengantisipasi hal tersebut, lanjutnya, hal pertama yang dilakukan saat ini adalah merevitalisasi kawasan transmigrasi. Selain itu, ia juga kembali menggalakkan program Kota Terpadu Mandiri (KTM) untuk membangun dan mengembangkan pusat ekonomi baru. “Prukades ini menarik. Kenapa dunia belajar dari kita, karena sebelum memulai kita identifikasi dulu stakeholdernya. Kalau karena ada stakeholder yang terlewat, ini akan mengganggu," katanya. “Setelah itu kita create satu bisnis model yang bisa mengakomodir kepentingan dari stakeholder tersebut." Ia mengakui, saat ini masih banyak masyarakat di pulau Jawa yang berminat menjadi transmigran seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pasalnya, masyarakat yang mengikuti program transmigrasi akan diberikan fasilitas berupa rumah hunian, tanah dua hektar, dan sarana pasca panen. “Transmigrasi ini kayak naik haji aja, yang daftar banyak. Cuma waiting list. Terutama Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Pemerintah Daerah juga mendukung dengan memasukkan program tranmsigrasi ke dalam anggaran,” ungkapnya. (Rilis)