BENGKULU, BETVNEWS - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tahun 2023 masih dalam evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sehingga akhir bulan Oktober 2023 ini program belum bisa berjalan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri mengatakan, tim Pemprov telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mudah-mudah dalam waktu dekat akan segera turun.
BACA JUGA:3.845 Rice Cooker Gratis untuk Warga Bengkulu Akan Dibagikan November Nanti
"APBDP, tim kita terakhir berkoordinasi di Kemendagri masih dalam proses, mudah-mudahan dalam minggu ini keluar persetujuan," kata Isnan Fajri.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, mengatakan, tidak hanya Pemprov Bengkulu yang APBD Perubahan 2023 belum jeluar evaluasi, kabupaten kota juga belum turun.
BACA JUGA:Aksi Bela Palestina di Provinsi Bengkulu, Galang Dana Bantu Korban Serangan Biadab Israel
"Belum ada yang turun sampai sekarang, harusnya sesegera mungkin turun, APBD Perubahan kita juga masih di Mendagri," kata Rohidin.
Rohidin berharap evaluasi dan persetujuan APBD Perubahan 2023 segera turun, mengingat waktu efektif tersisi dua bulan lagi. Belum nanti harus dibahas kembali bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) jika ada catatan.
"Mudah-mudah segera turun, kadang-kadang ada evaluasi dan catatan, sehingga harus di bahas dengan DPRD kapan lagi mau dibelanjakan," ungkapnya.
BACA JUGA:Paling Untung dan Aman, Investasi Emas Mana yang Lebih Cuan, Seri Lama atau Baru?
Diketahui, sarapan anggaran tahun 2023 ini hanya tersisa dalam waktu 2 bulan saja atau November- Desember. Sedangkan evaluasi dan persetujuan APBDP belum turun. Dikuatirkan program telah dirancang tidak terlaksana atau tidak maksimal terutama pengerjaan fisik.
Sebelumnya, APBD Perubahan Provinsi Bengkulu tahun 2023, pendapatan sebesar Rp 2,98 triliun. Angka ini naik Rp 90,1 miliar dari angka yang diproyeksikan sebelumnya sebesar Rp 2,89 triliun.
Belanja Daerah pada APBD Perubahan tahun 2023 juga naik dari semula sebesar Rp 2,977 triliun menjadi Rp 3,18 triliun atau mengalami penambahan Rp 211,4 miliar.
BACA JUGA:Surat Suara Pilkades Serentak 11 Desa di Kaur Mulai Didistribusikan
Pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp 80 miliar dan setelah perubahan menjadi Rp 261,3 miliar atau ada selisih penambahan Rp 121,3 miliar.