BETVNEWS - Kepolisian daerah Bengkulu rabu pagi (25/10) menggelar sosialisasi pengawasan bersama pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) guna mencegah tindak pidana korupsi dan rekrutmen proaktif jajaran polda Bengkulu. Kegiatan ini diikuti seluruh kades se provinsi Bengkulu, Bhabinkamtibmas, hingga forum koordinasi perangkat daerah (FKPD sluruh kabupaten kota.
Dalam penyaluran ADD terutama tahun 2018 nanti, polda Bengkulu berharap tidak ada yang bermasalah hingga tersandung kasus korupsi yang belakangan banyak menimpa para kades.
"Sosialisasi penyaluran ADD ini dilakukan agar para Kades dan FKPD daerah mengetahui teknis pengelolaan ADD yang benar dan tidak terjadi penyelewengan" ungkap kapolda Brigjend Pol Coki Manurung.
Pelaksana tugas gubernur yang turut hadir mengharapkan agar pengelolaan ADD oleh kades dan perangkat desa yang anggarannya mencapai 1 triliun lebih, bisa tersalurkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
"Kita harapkan adanya ADD ini bisa tersalurkan dengan baik di setiap kabupaten, dan saya harap kasi dinas PMD di kecamatan harus turun langsung ke Desa" ujar Plt Gubernur H. Rohidin Mersyah
Sementara sebagaimana diketahui, Polri sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementeraian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Dalam Negeri. Nota kesepahaman ini berisi tentang pencegahan dan pengawasan dana desa.
Ruang lingkup nota kesepahaman ini yaitu pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa, penguatan dan pengawasan, fasilitasi bantuan pengamanan dalam hal pengelolaan dana desa, hingga fasilitas penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan peraturan data atau informasi dana desa.
(Oki)