BENGKULU, BETVNEWS - Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Seluma kembali mengusulkan pembangunan 4.700 rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Bedah Rumah tahun 2024 ini.
Sebelumnya pada tahun 2023 lalu, ada sebanyak 401 unit pembangunan RTLH yang sudah terealisasikan.
BACA JUGA:Keberangkatan Umrah dari Bandara Fatmawati Bengkulu Batal Dilaksanakan, Ini Alasannya
Pembangunan infrastrukur perumahan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang biasa dikenal dengan bedah rumah tersebut, tersebar di wilayah Kabupaten Seluma.
BACA JUGA:DP3AP2KB Kota Bengkulu Targetkan Angka Stunting 9 Persen di Tahun 2024
Erlan Suadi, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Seluma mengatakan, pembangunan BSPS tahun 2023 sebanyak 401 unit sudah selesai dilaksanakan.
Ia mengatakan, pembangunan BSPS ini merupakan bantuan dari sejumlah pihak meliputi APBD, Provinsi, Baznaz, dan dana pusat.
BACA JUGA:Program PTSL Gratis Tahun 2024, Seluma Dapat Kuota 1.500 Bidang Tanah
"Tahun 2023 sudah 401 unit RTLH yang sudah dilakukan perehaban atau pembangunan. Kita terus berupaya agar permasalahan RTLH di Kabupaten Seluma cepat diatasi dan semua masyarakat memiliki rumah yang memang layak huni," jelas Erlan.
BACA JUGA:Hari Terakhir Setor, 8 Desa di Seluma Belum Serahkan Laporan Tutup Buku Tahun 2023
Meskipun sudah diusulkan sebanyak 4.700 unit rumah di tahun 2024 ini, namun untuk realisasi dan kepastian mengenai jumlah RTLH yang akan dibangun, Dinas Perkim Seluma masih menunggu info dari kementrian melalui Balai dan Satker Penyediaan Perumahan.
"Tahun 2024 ini kita usulkan pembangunan RTLH sebanyak 4700 unit rumah, untuk realisasi kita masih menunggu berapa unit akan dibangun. Jelasnya kita terus berusaha untuk menyelesaikan masalah RTLH di Kabupaten Seluma melalui program BSPS," tambah Erlan.
BACA JUGA:Sepanjang 2023, Kasus KDRT hingga Persetubuhan Anak Meningkat di Bengkulu Utara
Ia berharap pemerintah desa ataupun kelurahan yang telah menyampaikan usulan agar bersabar dan menunggu terdahulu. Sebab, semua proposal yang disampaikan desa atau kelurahan sudah telah diajukan oleh Dinas Perkim. (*)