BENGKULU, BETVNEWS - Sebanyak 15 orang dari kalangan masyarakat, yang tergabung dalam Rembuk Rakyat Bengkulu, menggelar aksi damai untuk menolak keras seluruh kontestan pemilu 2024 yang memiliki keterlibatan langsung dengan oligarki termasuk perusak lingkungan, pada Jumat 26 Januari 2024 di depan kawasan Masjid Raya Baitul Izzah.
BACA JUGA:Honda Jazz Kecelakaan di Tol Bengkulu-Taba Penanjung, 1 Orang Meninggal Dunia
Koordinator Lapangan Dodi Faisal mengatakan aksi ini merupakan ruang temu bagi masyarakat korban konflik sumber daya alam, NGO, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan.
BACA JUGA:Muhammadiyah Tetapkan Puasa Ramadhan 1445 H Jatuh pada 11 Maret
"Kita mendesak Kontestan Pemilu Tahun 2024, baik daerah maupun nasional berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian konflik sumber daya alam yang terus menerus terjadi, termasuk dari segi kebijakan dan pengambilan keputusan," kata Dodi Faisal.
BACA JUGA:Muhammadiyah Tetapkan Puasa Ramadhan 1445 H Jatuh pada 11 Maret
Adapun masalah yang harus diperhatikan yaitu konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan dan konflik pertambangan pasir besi di Seluma.
BACA JUGA:PT PGE Hululais Digugat Petani Lebong Akibat Dampak Banjir Bandang dan Longsor
Selanjutnya, masalah PLTU yang mengakibatkan polusi udara, serta beberapa konflik tambang yang terjadi di Bengkulu Utara dan ancaman bencana ekologis yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.
BACA JUGA:Limbah Restoran di Padang Jati Timbulkan Bau Tak Sedap, Air Meluber ke Jalan
"Dengan adanya masalah tersebut diimbau kepada masyarakat dapat mengawal dan memastikan pemimpin terpilih sesuai dengan keinginan rakyat dan menolak seluruh kontestan pemilu yang mempunyai keterlibatan langsung dengan oligarki," sambungnya.
Sementara itu, salah satu masyarakat dari Desa Lunjuk Kabupaten Seluma, Marlena berharap adanya perhatian serius dari pemerintah.
"Dengan menyampaikan aspirasi ini, diharapkan pemerintah daerah, kabupaten hingga pusat peduli dengan keluhan dan nasib masyarakat dapat diperhatikan dengan serius dan mendesak Pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak rakyat." Ungkapnya
(*)