BENGKULU, BETVNEWS - Dalam mendukung pembangunan nasional yang melibatkan seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.
Asisten II Setda Bengkulu Bidang Perekonomian, Raden Ahmad Denny, menekankan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh.
BACA JUGA:TPP ASN Pemprov Bengkulu Tahun 2025 Berpotensi Naik, Disesuaikan dengan Standar Hidup di Jakarta
"Salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa adalah melalui pelatihan seperti ini," ujar Denny saat menjadi narasumber dalam pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 di ruang Kelas 2, Two K Hotel, Rabu 25 September 2024.
Denny menambahkan, peningkatan kapasitas aparatur desa harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
BACA JUGA:PP Aisyiyah Sosialisasi Bahaya Konsumsi Susu Kental Manis bagi Balita di Bengkulu
Dengan sumber daya yang berkualitas, organisasi dapat berfungsi lebih optimal, dan langkah-langkah yang diambil akan lebih tepat sasaran dalam memaksimalkan pengelolaan dana desa.
"Yang terpenting adalah memilih tim pelaksana yang konsisten dan amanah, sehingga dana desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi," tambahnya.
BACA JUGA:Aspotmar Kasal Tinjau Kampung Bahari Nusantara di Kabupaten Seluma
Salah satuperangkat desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur Didi, mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat.
Ia menilai pelatihan ini mendorong perencanaan program pembangunan desa yang lebih sesuai dengan potensi setempat serta mendekatkan aparatur desa kepada pelayanan masyarakat.
BACA JUGA:Kunjungan Kerja, Kapolda Pastikan Kesiapan Polres Bengkulu Tengah Hadapi Pilkada
"Program pelatihan ini membantu memastikan anggaran pendapatan dan belanja desa sejalan dengan rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa," tutup Didi.
(Ilham)