BETVNEWS,- Salah satu persoalan belum teralisasinya pencapaian penerimaan pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sorotan DPRD Seluma. Untuk itu, para wakil rakyat ini pun meminta kepada pemerintah agar bisa memperbaiki sistem regulasi yang ada saat ini, supaya tidak ada lagi desa yang tidak membayar PBB.
Menurut Okti Fitriani, Dewan Seluma hal ini harus dibenahi terlebih dahulu oleh Pemerintah, sehingga kedepan urusan PBB ini tidak ada lagi permasalahan.
"Kita harus akui bahwa kelemahan kita itu adalah sistem dan regulasinya yang belum baik, sehingga soal pajak ini masih menjadi persoalan," ungkap Okti Fitriani.
Menurut Okti kedepan untuk PBB ini, memang harus diterbitkan Perda yang mengikat sehingga tidak ada lagi yang sama sekali tidak membayar PBB tersebut, yang sejatinya bisa menambah pendapatan daerah.
"Ini harus ada yang mengikatnya, oleh karena itu kita harus terbitkan Perda dan jangan sampai lagi ada desa yang sama sekali tidak bayar PBB," terusnya.
Jika memang sudah perda yang mengikat, dirinya optimis bahwa pembayara PBB untuk kedepannya akan lebih meningkat. Bahkan dipastikan sudah tidak ada lagi desa yang nol persen.
"Kalau sudah ada Perda, saya rasa sudah tidak mungkin lagi ada yang nol persen," demikian tutupnya.
(Wizon Paidi)