BENGKULU, BETVNEWS - Calon Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mengungkapkan keprihatinan terhadap politiksasi program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang digunakan untuk kepentingan pemenangan calon kepala daerah.
Ia menegaskan ini dalam deklarasi pengukuhan tim Romer dan Ormas se-Provinsi Bengkulu pada Kamis 3 Oktober 2024, bahwa tindakan ini sangat tidak benar dan harus dilawan.
BACA JUGA:Program Indonesia Pintar Diduga Dipolitisasi Salah Satu Paslon Gubernur di Bengkulu
"Saya telah melihat data akurat yang menunjukkan banyak hak masyarakat dijadikan kendaraan politik untuk meraih kemenangan. Kami sudah menyerahkan data ini kepada aparat penegak hukum (APH). KIP atau Program Indonesia Pintar (PIP) tidak hanya dipolitisasi untuk pemenangan calon, tetapi juga mengalami pemotongan dan pungutan liar," tegas Rohidin.
BACA JUGA:Dinkes Catat Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kota Bengkulu Capai 55 Kasus
Ia melanjutkan rindakan tersebut dilakukan secara terstruktur dan masif.
Di tingkat SD, SMP, dan SMA, pihaknya menemukan pungutan liar antara Rp25 ribu hingga Rp50 ribu.
BACA JUGA:Tok! Berikut Vonis 3 PNS Kemenhub Pungli Jembatan Timbang dan KIR di Bengkulu
"Saya juga berkeliling ke perguruan tinggi, dan di sana pemotongan bahkan mencapai Rp1 juta," ungkap Rohidin dihadapan pendukung.
Ia mengatakan, ini bukan hanya tentang politiksasi untuk pemenangan calon, tetapi juga merampas hak orang miskin.
BACA JUGA:Penataan Kawasan Kantor Gubernur Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun, Rp4 Miliar Dikucurkan
"Saya merasa miris jika kemenangan diraih dengan mengorbankan hak-hak masyarakat yang kurang mampu," tambahnya.
BACA JUGA:Perkara Main Futsal, Mahasiswa Asal Bengkulu Tengah Dianiaya Teman Sendiri
Rohidin meminta agar APH serius mengusut kasus ini, karena data awal, saksi-saksi, dan rekaman sudah lengkap.
"Ini adalah kejahatan terstruktur yang melibatkan pengumpulan data penerima beasiswa KIP di 9 kabupaten dan 1 kota, yang ditujukan untuk pemenangan salah satu calon," ujarnya.