BENGKULU, BETVNEWS - Pembahasan anggaran akan diawali dari komisi-komisi, yang rencananya akan dimasukkan ke dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Bengkulu.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Panitia Kerja (Panja) Tatib DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, pada Kamis, 3 Oktober 2024.
BACA JUGA:Mantan Bupati Kepahiang dan Mantan Anggota DPD RI Dukung Paslon Rohidin-Meriani
"Wacana untuk memulai pembahasan anggaran dari komisi-komisi memang akan dimasukkan dalam Tatib," ujar Usin, yang juga merupakan Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
BACA JUGA:Keterlibatan Pelajar dalam Aksi Gengster, Dikbud Provinsi Bengkulu Serukan Langkah Antisipatif
Usin menjelaskan bahwa rencana ini harus tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tatib DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
"Karena kita semua tahu, pembahasan anggaran adalah kewenangan Badan Anggaran (Banggar)," katanya.
BACA JUGA:Jelang Akhir Tahun, Realisasi PAD Parkir Kota Bengkulu Masih Jauh dari Target
Namun, Usin menekankan bahwa jika komisi diberi wewenang untuk membahas anggaran, mekanisme dan aturan harus diatur dengan baik.
"Misalnya, pembahasan oleh komisi hanya akan dilakukan pada pra Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kami menyadari bahwa evaluasi program dan alokasi anggaran ada di komisi-komisi," tambah Usin.
BACA JUGA:Rohidin Mersyah: Politisasi Beasiswa KIP Harus Dilawan
Saat ini, Panja DPRD Provinsi Bengkulu sedang melakukan studi tiru terhadap DPRD Jawa Barat (Jabar) yang telah mengesahkan tatibnya.
"Dengan demikian, dalam penyusunan Tatib DPRD Provinsi Bengkulu, ada kemungkinan beberapa poin yang kami duplikasi dari Tatib DPRD Jabar," jelas Usin.
BACA JUGA:Cegah Cacar Monyet, Dinkes Kota Bengkulu Perketat Pengawasan di Bandara dan Puskesmas
Usin juga menyatakan bahwa pihaknya menargetkan penyelesaian pembahasan dan penyusunan Tatib ini secepat mungkin, mengingat banyak tugas lain yang harus segera diselesaikan, seperti penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.