BETVNEWS - Sidang paripurna penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 telah dilaksanakan DPRD Lebong.
Diketahui dalam struktur RAPBD TA 2020, Belanja Daerah diproyeksi sebesar Rp 796,6 miliar. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 406,6 miliar dan Belanja Langsung (BL) Rp 390,2 miliar.
Dalam penyampaiannya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lebong H. Mustarani Abidin, SH, M.Si menjelaskan dalam BTL didalamnya mencakup belanja pegawai sebesar Rp 243,6 miliar, hibah Rp 33,8 miliar yang diperuntukkan bagi instansi-instansi vertikal dalam penyelenggaran Pilkada serentak 2020. Kemudian bantuan keuangan Rp 125,5 miliar terdiri dari Dana Desa (DD) 80,7 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 43,8 miliar, bantuan partai politik Rp 850 juta serta belanja tak terduga sebesar Rp 1 miliar.
Sementara itu untuk BL sebesar Rp 390,2 miliar masih didominasi dibidang ke PU-an dalam upaya peningkatan infrastruktur dengan plafon sebesar Rp 107,4 miliar atau 27,5 persen dari total rancangan BL. Kemudian dibidang pendidikan mencapai 54,3 miliar atau 13,6 persen dari rancangan BL. Serta dibidang pelayanan kesehatan sebesar 72,2 miliar atau 27,5 dari total rancangan BL.
Disisi lain pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 791,7 miliar yang bersumber dari PAD Rp 47,5 miliar, dana perimbangan Rp 593,9 miliar serta pendapatan lain daerah sebesar Rp 150,3 miliar.
"Kami berharap pembahasan rancangan APBD ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah terjadwal. Sehingga rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lebong tahun 2020 ini dapat kita sepakati, " kata Mustarani.
Sementara itu Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen berharap agar Pemkab Lebong dan DPRD dapat tepat waktu dalam memenuhi jadwal proses penyususnan dan pembahasan RAPBD 2018. Sehingga akan efektif dalam penetapan Perda APBD 2020.
"Setelah ini sesuai jadwal pada Jum'at besok kita akan melaksanakan paripurna penyampaian nota pengantar RAPBD 2020, dan dilanjutkan Sabtu paripurna Pandangan Fraksi dan jawaban eksekutif terhadap RAPBD 2020. Mudah-mudahan hal ini dapat berjalan sesuai agenda yang ditetapkan Banmus sehingga pengesahan APBD 2020 bisa tepat waktu," ungkap Ketua.
(D99)