BACA JUGA:Anak Berusia 10 Tahun Tenggelam di Pemandian Objek Wisata
BACA JUGA:Musda XI Partai Golkar Bengkulu, Syamsulrahman: Ajang Kembalinya Kader ke Golkar
Sebagai bentuk dukungan yang berimbang dan objektif, ia pun memberikan beberapa saran konstruktif untuk penyempurnaan Program SRT.
Pemerintah perlu membuat peta jalan program Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) yang lebih jelas, transparan dan lebih terukur mengenai tahapan pembangunan Gedung permanen termasuk sumber pendanaan dan time linenya. Hal ini sangat penting agar tahun 2026 tidak ada lagi SRT yang fasilitasnya menumpang ke pihak lain.
"Keberhasilan SRT tidak hanya pada bangunan, tetapi pada kualitas tenaga pengajar. DPR mendorong Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menyusun kurikulum khusus dan program pelatihan berkelanjutan bagi para pengajar SRT, yang memahami konteks dan tantangan peserta didik dari keluarga prasejahtera," imbuhnya.
BACA JUGA:Polres Seluma Datangi Makodim 0425, Beri Kejutan di Perayaan HUT TNI Ke-80
Selain itu, DPR khususnya Komisi VIII juga akan mendorong dan berpartisipasi aktif dalam melakukan monitoring evaluasi dan pengawasn secara berkala untuk menilai dampak program, tidak hanya dari aspek kuantitas kehadiran siswa, tetapi lebih pada peningkatan kompetensi, keterampilan hidup (life skills), dan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga.
“Mari kita jadikan momentum capaian 97% ini sebagai pijakan untuk memperkuat program ke depannya. Dengan semangat gotong royong, pengawasan yang ketat, dan perbaikan berkelanjutan, kami yakin SRT dapat menjadi salah satu solusi nyata dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali. Kami di DPR, khususnya Komisi VIII, akan terus menjadi mitra kritis-progresif pemerintah untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berdampak luas bagi masyarakat, termasuk di Bengkulu dan seluruh Indonesia,” pungkas Derta Rohidin.