SELUMA, BETVNEWS – Pemerintah Kabupaten Seluma tengah menimbang secara matang wacana pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah ini muncul sebagai respons atas dinamika isu kenaikan harga BBM serta instruksi penghematan energi dari pemerintah pusat.
Bupati Seluma, Teddy Rahman, menegaskan bahwa transformasi pola kerja ini tidak bisa diputuskan secara instan. Pihaknya perlu memastikan bahwa efisiensi energi yang dikejar tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan publik di Negeri Serawai Serasan Seijoan.
"Kita akan kaji terlebih dahulu. Karena kita perlu kajian yang lebih mendalam untuk menyikapi kebijakan tersebut," ujar Teddy Rahman.
BACA JUGA:Kejar Opini WTP, Pemprov Bengkulu Serahkan Dokumen Keuangan 2025 ke BPK RI untuk Audit Mendalam
Teddy memaparkan bahwa opsi WFH menjadi salah satu skenario mitigasi untuk menekan pengeluaran operasional serta membantu ASN beradaptasi dengan potensi penyesuaian harga bahan bakar. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya kesiapan sistem digital dan mentalitas kerja agar produktivitas tetap terjaga.
"Ini perlu kajian mendalam dan menyesuaikan kondisi di daerah, kami tidak ingin kebijakan yang diambil justru menghambat pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Dalam proses pematangan kebijakan ini, Pemkab Seluma akan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memetakan fungsi pelayanan mana yang bisa dijalankan secara daring dan mana yang harus tetap bertatap muka.
Selain persoalan internal birokrasi, Bupati juga menekankan perlunya menjaga ketahanan ekonomi daerah agar tidak terpuruk akibat inflasi. Fokus pemerintah daerah tetap tertuju pada kelancaran arus logistik dan ketersediaan bahan pangan bagi warga.
BACA JUGA:Tuntut Reformasi TNI, Puluhan Mahasiswa Bengkulu Gelar Aksi Solidaritas Kasus Andri Yunus
BACA JUGA:Harga BBM Dipastikan Stabil, Pertamina Perketat Jalur Distribusi Guna Bendung Panic Buying
"Kita harus melihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga dampaknya terhadap pelayanan publik dan masyarakat luas," tambahnya.
Meski pemerintah pusat terus mendorong adaptasi kebijakan energi di tengah fluktuasi ekonomi global, Pemkab Seluma memilih jalur hati-hati agar implementasinya di lapangan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah setempat.