DPRD Seluma Minta BGN Segera Evaluasi Dapur Makan Bergizi Gratis

SELUMA, BETVNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma meminta Badan Gizi Nasional (BGN) di Provinsi Bengkulu untuk segera mengevaluasi keberadaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Seluma.

Langkah ini dinilai penting karena penempatan sejumlah lokasi dapur MBG dianggap belum tepat sasaran, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sejumlah dapur justru dibangun di wilayah yang jumlah penerima manfaatnya sedikit, sedangkan daerah dengan target sasaran yang lebih besar malah belum memiliki dapur yang berjalan.

Kondisi kurang efektif ini salah satunya terlihat di Desa Cugung Langu, di mana jumlah calon penerima manfaat di wilayah 3T tersebut tercatat hanya berkisar sekitar 100 orang saja.

"Memang sangat perlu dapur MBG yang ada di Kabupaten Seluma ini dievaluasi. Contohnya di Desa Cugung Langu yang merupakan daerah 3T. Di sana sudah ada dapur MBG, tetapi penerima manfaatnya hanya sekitar 100 orang. Sementara di daerah lain yang penerima manfaatnya jauh lebih banyak justru belum memiliki dapur MBG," kata Anggota DPRD Seluma dari Partai Gerindra, Zetman.

BACA JUGA:Bank Bengkulu Perluas Layanan Premium, Nasabah Prioritas Bisa Akses Lounge Bandara

BACA JUGA:Bea Cukai Bengkulu Ungkap Peredaran Rokok Ilegal, Nilai Barang Sitaan Capai Rp1,41 Miliar

Zetman menilai, jika jumlah penerima manfaat di suatu sekolah hanya berkisar 100 orang, penyaluran program makan gratis ini sebenarnya akan jauh lebih efektif apabila memanfaatkan peran kantin sekolah saja. Namun, operasional kantin tersebut tetap harus memenuhi standar kesehatan dan mengantongi izin resmi dari BGN.

Sebab menurut aturan idealnya, satu unit dapur MBG dirancang untuk bisa melayani minimal hingga 3.000 penerima manfaat. Oleh karena itu, pembangunan dapur besar di lokasi yang sasarannya sangat sedikit perlu ditinjau ulang.

"Kalau penerima manfaatnya sedikit, lebih baik melibatkan kantin sekolah. Tetapi tetap harus mengurus izin dan memenuhi prosedur yang ditetapkan BGN," ujarnya.

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Gelar Lagi Program Nikah Balai 2026, Pendaftaran Resmi Dibuka

BACA JUGA:Realisasi Investasi Capai 41 Persen, Pemprov Bengkulu Optimistis Target Rp5,7 Triliun Tercapai

Tak hanya masalah penempatan, legislator ini juga menyoroti lambatnya operasional dapur di wilayah potensial seperti di Kecamatan Lubuk Sandi. Padahal, kecamatan tersebut memiliki potensi target hingga lebih dari 3.000 anak sekolah.

"Di Kecamatan Lubuk Sandi itu sangat potensial. Baru ada satu dapur MBG dan sampai sekarang pun belum beroperasi," katanya.

Masalah operasional yang mandek ini ternyata juga ditemukan di Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM). Dapur MBG yang ditargetkan untuk menyuplai makanan ke Desa Lubuk Betung, Muara Maras, Genting Juar, dan Serian Bandung diketahui belum juga berjalan.

"Perlu juga dievaluasi. Dapur MBG di Kecamatan SAM sudah lama belum beroperasi, padahal seharusnya sudah mulai menyalurkan program makan bergizi kepada anak-anak sekolah," sambung Zetman.

Terakhir, ia mengingatkan agar seluruh bahan baku untuk program nasional ini, seperti beras, telur, hingga sayur-mayur, wajib diprioritaskan dari hasil bumi lokal setempat, termasuk penggunaan tenaga kerja warga sekitar.

BACA JUGA:Kasus Penipuan Konser Sheila On 7 di Bengkulu: Tergugat Jadi Tahanan Kota, Kuasa Hukum Protes

BACA JUGA:Lolos Seleksi, 3 Utusan Bengkulu Selatan Jadi Anggota Paskibraka ProvinsI

"Jangan sampai bahan bakunya masih didominasi dari luar daerah, mulai dari beras, telur hingga sayur-sayuran. Program ini harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal dengan memanfaatkan hasil pertanian dan tenaga kerja di daerah," pungkas Zetman.