Kantor Setwan DPRD Provinsi Bengkulu Digeledah, Diduga Terkait Dana Perjalanan Dinas ASN yang Belum Dibayar

Jumlah ini tentu menjadi signifikan jika dikalikan dengan jumlah ASN yang terdampak, yang mencapai ratusan orang.

Informasi juga menyebutkan bahwa pihak Setwan DPRD telah beberapa kali menjanjikan akan segera membayarkan dana tersebut, namun janji tersebut tidak kunjung terealisasi hingga kini.

BACA JUGA:Jangan Anggap Sepele! Ketahui Kelompok Orang yang Dilarang Konsumsi Sayur Kol, Siapa Saja?

BACA JUGA:Cek di Sini! Manfaat Kopi yang Perlu Diketahui, Ampuh Mencegah Diabetes

Pihak ASN yang dirugikan telah beberapa kali mengeluhkan hal ini secara internal, bahkan sebagian menyuarakannya ke media.

Kekecewaan mendalam dirasakan oleh para pegawai karena keterlambatan pembayaran ini berimbas langsung terhadap kebutuhan pribadi dan keluarga mereka.

"Selalu dijanjikan bulan depan, tapi realisasinya tidak ada. Sudah lebih dari setahun, dan kami masih belum menerima hak kami," ungkap salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.

Kasus ini kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Kejati Bengkulu melalui tim Pidsus terus melakukan pengumpulan alat bukti untuk mendalami apakah terdapat unsur tindak pidana dalam proses pengelolaan dan realisasi anggaran tersebut.

BACA JUGA:Saldo DANA Gratis Edisi Hari Senin, 23 Juni 2025 Klaim Sekarang Juga Ada Ratusan Ribu Menanti!

BACA JUGA:Ampuh Atasi Bakteri hingga Redakan Sakit Perut, Inilah 6 Manfaat Minyak Cengkeh untuk Kesehatan

Hingga berita ini diterbitkan, proses penggeledahan masih berlangsung. Kejati Bengkulu belum memberikan pernyataan resmi apakah dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat Setwan DPRD atau apakah ada potensi penetapan tersangka dalam kasus ini.

Sementara itu, publik dan kalangan ASN di lingkungan DPRD Provinsi Bengkulu menantikan transparansi dan kepastian hukum atas penanganan perkara ini.

Diharapkan, proses penyidikan dapat segera mengungkap duduk perkara dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang dirugikan.

Sumber: