Pemprov Bengkulu dan DPRD Usulkan Pembangunan Infrastruktur Lewat IJD

Lebih jauh, Sumardi menilai bahwa jika ruas jalan yang belum tercover APBD dapat dibangun melalui IJD, hal ini akan memberi ruang fiskal bagi daerah. Dengan demikian, usulan belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat lebih optimal.

“Belanja OPD itu penting untuk diperhatikan. Jangan sampai OPD hanya memiliki anggaran untuk belanja pegawai, listrik, dan air saja,” tegasnya.

BACA JUGA:HUT Brimob ke-80, Kapolda Bengkulu Terima Gelar Warga Kehormatan Brimob

BACA JUGA:10 Saksi Beberkan Skema Cashback dalam Sidang Perjalanan Sidang Fiktif Sekretariat DPRD Kaur

Ia mencontohkan sejumlah OPD yang memiliki peran vital, seperti OPD yang terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, mustahil OPD tersebut bekerja efektif jika hanya menunggu di kantor tanpa dukungan anggaran memadai.

“Begitu juga OPD yang sewaktu-waktu harus berangkat ke Jakarta ketika dipanggil pemerintah pusat. Kalau anggaran tidak ada, bagaimana mereka menjalankan tugas seperti koordinasi atau mendampingi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ke luar daerah,” lanjutnya.

BACA JUGA:Pastikan Informasi Obat dan Makanan Sesuai Ketentuan, Balai POM Bengkulu Gelar Bimtek Bersama KPID

BACA JUGA:Uji Kelayakan Calon KPID Bengkulu Tertunda, Sumardi : Hanya Soal Administrasi

Terkait OPD dengan kebutuhan anggaran besar seperti Dinas PUPR, Sumardi menekankan bahwa anggaran besar memang diperlukan, tetapi jangan sampai OPD lain yang juga memiliki tanggung jawab penting justru terabaikan.

“Benar, percepatan pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi jangan sampai OPD lain yang punya peran vital malah tersisihkan. Karena itu lewat IJD, kita berharap persoalan ini bisa teratasi,” tutup Sumardi.(ADV)

Sumber: