Muswil Bengkulu Dinyatakan Ilegal, Kursi Ketua PPP Kembali ke Erwin Octavian

BENGKULU, BETVNEWS – Badai organisasi menghantam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu. Seluruh hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar baru-baru ini resmi dinyatakan gugur dan tidak mengikat secara hukum.

Hal ini menyusul keputusan radikal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mencabut mandat seluruh Pelaksana Tugas (Plt) di daerah.

Keputusan krusial ini tertuang dalam surat instruksi DPP PPP nomor 009/IN/DPP/III/2026. Dalam dokumen yang diteken Sekjen H. Taj Yasin Maimoen tersebut, pusat secara tegas menarik kembali SK penunjukan Plt, baik di level provinsi (DPW) maupun kabupaten/kota (DPC).

Sekretaris Wilayah DPW PPP Bengkulu periode 2021–2026, Riki Supriadi, mengungkapkan bahwa penghapusan status Plt ini secara otomatis meruntuhkan seluruh produk kebijakan yang mereka hasilkan, termasuk pelaksanaan Muswil.

BACA JUGA:Kasus Dugaan Korupsi Rp6,2 Miliar, Polda Bengkulu Geledah 6 Lokasi di Kepahiang

BACA JUGA:Genjot Kualitas SDM, Bupati Teddy Rahman Bakal Upgrade Kompetensi Guru se-Seluma

"Intinya, panggung Muswil kemarin itu tanpa dasar hukum. Karena SK Plt-nya sudah ditarik oleh Sekjen, maka status mereka gugur. Otomatis, hasil Muswil tersebut cacat administrasi dan batal demi hukum," ujar Riki dengan tegas.

Menurut Riki, kehadiran elite partai pusat dalam forum tersebut tidak bisa menjadi tameng legitimasi jika prosedur organisasi ditabrak. Ia menekankan bahwa kedaulatan partai berpijak pada AD/ART, di mana mandat resmi dari Sekjen adalah syarat mutlak yang tidak terpenuhi dalam agenda Muswil kemarin.

Pasca-anulir ini, kendali partai di Bumi Rafflesia dikembalikan ke gerbong kepengurusan lama. "Kepemimpinan DPW PPP Bengkulu kembali di bawah komando Erwin Octavian. Kami akan mengawal struktur ini hingga proses rekonsiliasi dan perbaikan aturan main di tingkat DPP tuntas," tambahnya.

Riki juga meluruskan tudingan miring terkait adanya pembangkangan dari sejumlah wilayah. Baginya, penolakan terhadap Muswil di 20 provinsi adalah bentuk upaya menyelamatkan marwah partai dari konflik pusat yang merembet ke daerah. Penundaan Muswil dan Muscab dianggap langkah paling logis hingga tensi politik di Jakarta mereda.

BACA JUGA:Tiket Pesawat Bengkulu–Jakarta Habis hingga 10 April, Harga Tembus Rp1,5 Juta

Koreksi total dari DPP ini diharapkan menjadi titik balik bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk kembali solid. Saat ini, fokus utama pengurus adalah melakukan konsolidasi internal guna menjaga stabilitas kader di akar rumput agar tidak terpecah akibat dualisme kebijakan.

Sumber: