Sinergi Lintas Provinsi, Bengkulu dan Sumsel Matangkan Rencana Jalan Khusus Batu Bara

BENGKULU, BETVNEWS— Penguatan konektivitas wilayah dan penataan logistik pertambangan menjadi agenda utama dalam pertemuan strategis antara Gubernur BENGKULU, Helmi Hasan, dan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumsel tersebut fokus mencari solusi permanen atas persoalan angkutan komoditas yang kerap bersinggungan dengan aktivitas publik.

Persoalan truk batu bara yang melintasi jalan umum menjadi atensi serius kedua kepala daerah. Sebagai langkah konkret, kedua pemimpin mendorong para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk segera menyediakan infrastruktur jalan khusus guna menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan.

“Kita ingin ada solusi bersama, khususnya terkait angkutan batubara agar lebih tertib dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” tegas Helmi Hasan.

Di sela pembahasan infrastruktur, Helmi Hasan juga berbagi keberhasilan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mengimplementasikan kebijakan Work From Anywhere (WFA). Inovasi ini diklaim mampu memangkas biaya operasional birokrasi tanpa mendegradasi standar pelayanan kepada rakyat.

BACA JUGA:Isi Kekosongan Kursi Dapil II, DPRD Seluma Proses PAW Santoso sebagai Pengganti Ramadhansyah

BACA JUGA:Resmi! Mardensi Pimpin DPD II Golkar Kota Bengkulu, Targetkan Kursi Pimpinan DPRD 2029

“WFA ini kita dorong sebagai langkah efisiensi, namun ASN tetap harus hadir dan bekerja langsung di tengah masyarakat,” tambah Helmi.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menekankan bahwa ego sektoral harus ditinggalkan dalam membangun kawasan perbatasan. Menurutnya, kelancaran distribusi logistik antarprovinsi adalah kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera bagian selatan.

“Koordinasi antarprovinsi ini sangat penting, termasuk dalam penguatan konektivitas yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Herman Deru.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat komitmen kedua provinsi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya sinkronisasi kebijakan, diharapkan kendala lintas batas dapat teratasi melalui kolaborasi yang lebih terukur dan sistematis.

Sumber: