KPU

Miliaran Dana Hibah KONI Disorot, Sumardi: Pengeluaran Tak Sesuai Visi Misi

Miliaran Dana Hibah KONI Disorot, Sumardi: Pengeluaran Tak Sesuai Visi Misi

Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi.--(Sumber Foto: Robi/BETV)

BENGKULU, BETVNEWS - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu. Saat ini dipertanyakan keseriusannya dalam memajukan olahraga di Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Pekan ini, Berkas Dugaan Korupsi KONI Dilimpahkan ke PN 

Hal ini disampaikan oleh Drs.H Sumardi MM., selaku anggota komisi I DPRD Provinsi Bengkulu sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar).

Pasalnya saat pembahasanan terkait  Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Anggaran Palfon Sementara (PPAS) APBD 2024, dirinya banyak mendapati laporan perihal susah dan berbelit-belitnya pencairan anggaran yang dilakukan KONI Provinsi Bengkulu terhadap Cabor-cabor yang ada.

BACA JUGA:Mantan Ketua KONI Bengkulu Dituntut 12 Tahun Penjara

"Kita menerima laporan dan terkuak dana hibah ke KONI termasuk dana cabor sangat sulit pencairannya, KONI beranggapan bahwa  anggraan yang dikucurkan tersebut sepenuhnya kekuasaanya, sehingga ada cabor yang sangat membutuhkan gagal berangkat bertanding," kata Sumardi (Sabtu 9 September 2023).

BACA JUGA:HUT HIMPAUDI ke-18, Sumardi: Peran Guru Paud Penting dalam Membangun Karakter dan Kecakapan Anak Sejak Dini

Tambah Sumardi, Bahkan untuk pencairan tahap pertama, ketika akan  diverifikasi oleh inspektorat pemprov, mereka sampaikan dengan tidak adanya bukti-bukti pengeluaran cabor cabor yang ada bahkan saat Kejurnas.

Bahkan, dari 7 orang anggota Banggar beranggapan cukup Rp700 juta saja untuk pengeluaran air dan listrik saja.

BACA JUGA:Popda Bengkulu Selatan Dimulai, Pertandingkan 6 Cabor

Karena tidak ada fokus KONI dalam memerikan pelayanan kepada cabor-cabor di Provinsi Bengkulu.

" Tidak ada perbedaan ketua KONI sebelumnya dan sekarang. Tidak sesuai visi dan misi nya dulu," tambahnya.

BACA JUGA:Paripurna HUT RI, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu: Sinergi Raih Indonesia Emas 2045

Oleh karena itu, politisi Golkar ini menyarankan KONI untuk mereformasi diri dan belajar dari birokrasi Pemda soal administrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: