Kisruh Lahan PTPN VII, Masyarakat Urai Kecewa Tak Ada yang Hadir Undangan Pertemuan
Ratusan masyarakat di Bengkulu Utara yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Masyarakat Urai Bersatu (PFMUB) menyatakan kekecewaannya lantaran undangan yang dilayangkan secara terbuka ke Bupati Bengkulu Utara Mian, DPRD Bengkulu Utara, Polres Bengkulu Utar--(Sumber Foto: Doni/BETV)
BENGKULU, BETVNEWS - Ratusan masyarakat di Bengkulu Utara yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Masyarakat Urai Bersatu (PFMUB) menyatakan kekecewaannya lantaran undangan yang dilayangkan secara terbuka ke Bupati Bengkulu Utara Mian, DPRD Bengkulu Utara, Polres Bengkulu Utara, Kodim Bengkulu Utara, BPN dan PTPN VII bahkan Gubernur Bengkulu tak ada satupun yang memenuhi undangan pertemuan.
Ketua PFMUB Yasimun mengatakan bahwa surat yang dilayangkan secara terbuka itu bertujuan agar pihak terkait tersebut bersama-sama masyarakat melihat keadaan lahan PTPN VII yang terlantar.
Namun kenyataan kendati telah ditunggu sejak Jumat 6 Oktober 2023 pagi hingga sore hari pun sama saja tak ada yang terlihat datang.
Pertemuan ini penting kata Yasimun lantaran adanya laporan dari pihak ptpn VII yang menyatakan bahwa masyarakat telah menggangu ketertiban serta menyatakan bahwa lahan ptpn VII merupakan lahan yang produktif, namun nyatanya di lapangan lahan tersebut merupakan lahan yang terlantar dan tidak produktif.
BACA JUGA:Usulan Program Replanting Capai 1.000 Hektar di Bengkulu Utara
"Kami masyarakat sangat kecewa, pasalnya kami telah melayangkan surat ke pihak terkait agar dapat melihat secara bersama sama kondisi lahan HGU PTPN VII yang terlantar," kata Yasimun.
BACA JUGA:30 Produk UMKM Provinsi Bengkulu Bakal Dipromosikan Ditingkat Internasional
"Kami meminta tidak ada lagi intervensi ke masyarakat dengan alasan mengganggu ketertiban dan lahan yang dinyatakan produktif, bisa dilihat secara bersama lahan tersebut terlantar," sambungnya.
BACA JUGA:KPU Bengkulu Utara Sebut Ada 5 Parpol Ajukan Perubahan Bacaleg
Kendati tidak ada yang memenuhi undangan, Yasimun melanjutkan pihaknya tidak akan mundur dan kedepan akan kembali menyurati pihak terkait, sehingga masalah ini ada jalan keluarnya.
" Kita kembali akan menyurati pihak terkait, peran pemerintah sangat diperlukan, jangan diam, ini merupakan hajat orang banyak," tutupnya.
(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: