Buka Tanwir Muhammadiyah, Presiden Jokowi Paparkan Program Pembangunan

BETVNEWS,- Presiden Joko Widodo, membuka sidang tanwir Muhammadiyah ke 51 di Provinsi Bengkulu. Dengan mengangkat tema beragama yang mencerahkan, kegiatan yang dipusatkan di Balai Semarak dihadiri 140 utusan muhammadiyah dan 3 ribu undangan ini akan berlangsung dari tanggal 15-17 Februari 2019. Dalam sambutannya, Presiden menyebutkan selama empat setengah tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program yang gencar dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur dianggap akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah di seluruh Indonesia. Program ini bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. "Seperti jalan di Papua, Marauke menuju ke Papuma Tiguli ini rusak berat, sepanjang 140 kilometer ditempuh dalam waktu empat dan tiga hari.  Bagaimana kita memiliki daya saing jika insfrastruktur kita masih seperti ini. Inilah kenapa pembangunan  trans papua ini dilakukan. Ini lah bentuk keadilan masyarakat Indonesia. Papua adalah bagian dari negara Indonesia," jelasnya. Selanjutnya, Jokowi pun menjawab isu-isu mirip yang menerpanya. Isu tersebut adalah hoaks PKI, antek asing, dan kriminalisasi ulama. "Isu-isu ini sudah empat tahun berjalan, saya enggak mau jawab. Saya diem saja, dan pada pertemuan yang baik ini bertemu dengan keluarga besar muhammadiyah saya mau jawab," ungkapnya. Pertama ia mengklarifikasi isu bahwa ia disebut sebagai antek asing. "Presiden jokowi itu antek asing, Saya pikir antek asing yang mana. Padahal setelah hampir 50 tahun dikelola oleh Total E&P Indonesie dan Inpex, Blok Migas Mahakam terhitung sejak 1 Januari 2018 diserahkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pertamina. Saya ga bicara kemana-mana, sudah kita ambil dan saya serahkan ke Pertamina untuk dikelola. Dan akhir 2018, saham free fort sudah mayoritas, kita ambil hampir 51,2 persen sahamnya kita kendalikan," ujarnya. Selanjutnya, ia mengklarifikasi isu bahwa ia adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). "Saya lahir tahun 1961. PKI dibubarkan tahun 1966. Berarti umur saya baru 4 tahun, masih balita.  Jika ada yang menuduh Presiden Jokowi itu PKI. Berarti dulu ada PKI balita," lanjut dia. Berbicara mengenai PKI, sebuah foto hitam-putih yang menggambarkan sosok pemimpin Partai Komunis Indonesia ( PKI), Dipa Nusantara Aidit, sedang berpidato saat ini tersebar di masyarakat. "Dimedia sosial, begitu banyak gambar hoaks lalu lalang dan banyak yang mempercayaainya. Seperti foto pidato DN Aidit tahun 1955 saya belum lahir, kok saya ada didekat dia. Waktu saya diberi tahu anak saya, saya lihat kok mirip saya," jelasnya. Pernyataan Jokowi itu pun mengundang tawa para peserta tanwir. Ia pun selanjutnya menjawab tentang isu kriminalisasi ulama. Di sisi lain, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pun sangat menyambut baik kedatangan Presiden dan siap menyampaikan berbagai program strategis dari pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota. "Kami sangat menyambut baik dengan kunjungan kerja sekaligus membuka acara sidang tanwir muhammadiyah 2019 oleh bapak Presiden,dan tentunya pun kami akan memaparkan berbagai program strategis" ujar Rohidin Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pun mengatakan jika pihaknya memilih Provinsi Bengkulu sebagai tuan rumah tanwir karena Provinsi ini memiliki sejarah penting pendiri muhammadiyah salah satunya Hasan Din. Dan semoga tanwir Muhammadiyah di Bengkulu bisa melahirkan putusan sidang yang baik. "Kami berharap agar sidang tanwir berjalan dengan baik, " tutupnya. (Oki Bo'ok)            

Sumber: