Edwar: Kekurangan Anggaran Penataan DDTS, Tidak Bisa Diplot di APBD Provinsi Bengkulu
Rencana penataan kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) membutuhkan anggaran mencapai Rp 75 miliar.--(Sumber Foto: Ilham/BETV)
BENGKULU, BETVNEWS - Rencana penataan kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) membutuhkan anggaran mencapai Rp 75 miliar.
Sedangkan anggaran yang tersedia yang bersumber dari APBN melalui Kementerian PUPR RI sebesar Rp 10 miliar.
Sehingga kekurangan anggaran Rp 65 miliar. Hal ini, diketahui setelah survey perwakilan Kementerian PUPR RI beberapa waktu lalu.
Merespon hal tersebut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi menegaskan, tidak akan menganggarkan kekurangan anggaran penataan kawasan wisata DDTS untuk taman di APBD Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:Cek di Sini! Jadwal dan Niat Puasa Syawal, Ibadah Sunah 6 Hari Umat Muslim, Yuk Segera Amalkan
Dikatakan Edwar, rencana awal penataan Kawasan DDTS anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu untuk pembebasan lahan dan pembangunan jalan serta jembatan elevated sebesar Rp 80 miliar.
Hal itu telah tuntas dilakukan, untuk selanjutnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR RI anggaran yang bersumber dari APBN.
"Kita pastikan tidak akan anggarkan untuk penataan kawasan wisata karena kita sudah anggarkan untuk pengalihan jalan," ucap Edwar Samsi.
BACA JUGA:Edwar Samsi Pastikan Dirinya Maju Pilbup Kepahiang Ketika Hal Ini Diputuskan
Lebih lanjut, kata Edwar, saat ini masih banyak infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang urgent butuh penanganan. Jika anggaran kembali tersedot ke DDTS dikuatirkan infrastruktur lain tidak tertangani.
"Pemerintah Provinsi Bengkulu masih banyak PR besar yang belum tuntas dikerjakan," ungkap Edwar.
Edwar mengatakan, salah satu infrastruktur kewenangan Provinsi Bengkulu yang butuh penanganan urgent seperti jalan Pasar Ujung jembatan Konak sering banjir di Kabupaten Kapahiang. Karena tidak terawat.
"Kita minta Dinas PUPR Provinsi Bengkulu fokus penanganan infrastruktur dasar yang urgent butuh penanganan," demikian sampai Edwar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: