Pemkot Siapkan Langkah Strategis Menuju Kota Bengkulu Bebas Stunting

BENGKULU, BETVNEWS - Pemerintah Kota (Pemkot) BENGKULU terus berupaya maksimal menuju Kota BENGKULU bebas stunting.

Hal ini perlahan terbukti dengan adanya penurunan angka stunting yang cukup besar di tahun 2023 lalu. 

Seperti diungkapkan Hj. Dewi Dharma, M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu. 

BACA JUGA:Bupati Seluma Pastikan 743 PPPK Lulusan Tahun 2023 Dilantik Bulan Juni 2024

"Penurunan angka stunting lumayan besar, dimana di tahun 2022 angka stunting berada di angka 12,9 persen. Kemudian turun di tahun 2023 menjadi 6,7 persen atau ada penurunan sebesar 6,2 persen," kata Hj. Dewi Dharma, M.Si., Rabu 29 Mei 2024.

BACA JUGA:Proyek SPAM Kobema Hampir Rampung, 7.700 Rumah di Seluma Bakal Teraliri Air Bersih

Tambah Dewi, di tahun 2024 ini Pemkot Bengkulu menargetkan angka stunting turun menjadi 4 persen. Dimana angka tersebut jauh di bawah target rata-rata nasional.

"Tahun ini, kita targetkan 4 persen. Namun target ini jika tidak tercapai, maka harus setidaknya tetap mempertahankan angka 6,7 persen seperti tahun sebelumnya," tambahnya.

BACA JUGA:Tolak RUU Penyiaran, Koalisi Jurnalis Bengkulu Jalan Mundur Bawa Keranda dan Tanggalkan Kartu Pers

Namun untuk mewujudkan Kota Bengkulu bebas stunting, perlu disiapkan langkah strategis dari Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam hal ini, lanjut Dewi, langkah DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam percepatan penurunan atau menuju bebas stunting dimulai dari penanganan. 

Di antaranya adalah program siap nikah, siap hamil cegah stunting, program pengendalian jarak dan jumlah kehamilan melalui program keluarga berencana (KB) pasca persalinan, dan melalui edukasi tentang gizi balita.

BACA JUGA:Tim Penyidik Kejagung Periksa Gubernur Kepulauan Babel Periode 2017-2022 dalam Kasus Korupsi Timah

DP3AP2KB Kota Bengkulu juga bekerjasama dengan  pentahelix, media masa, swasta, perguruan tinggi, OPD Pemkot lainnya seperti Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), dan Dinas Kesehatan.

Sumber: