Soal Konektivitas Pusat, Teuku: Bangun Kota Belum Butuh APBN, Kewenangan Gubernur dan Walikota Berbeda
Teuku Zulkarnain, Ketua DPD PAN Kota Bengkulu, menanggapi pernyataan Gubernur Rohidin yang menyebutkan bahwa selama masa jabatan Helmi Hasan sebagai Walikota Bengkulu, tidak ada megaproyek dari APBN yang masuk ke Kota Bengkulu.--(Sumber Foto: Ilham/BETV)
BENGKULU, BETVNEWS - Teuku Zulkarnain, Ketua DPD PAN Kota BENGKULU, menanggapi pernyataan Gubernur Rohidin yang menyebutkan bahwa selama masa jabatan Helmi Hasan sebagai Walikota BENGKULU, tidak ada megaproyek dari APBN yang masuk ke Kota BENGKULU.
Menurut Teuku, pembangunan jalan mulus di Kota Bengkulu dapat dilakukan tanpa dana APBN. Selama kepemimpinan Helmi Hasan, hampir 1 triliun rupiah dialokasikan untuk membangun 1000 jalan mulus.
Sebaliknya, tidak ada satu pun jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diperbaiki oleh Gubernur Rohidin Mersyah di Kota Bengkulu.
BACA JUGA:Sibuk Urus Ikan Hias, Motor Milik Warga Bumi Ayu Digasak Maling
"Ini belum membahas konektivitas, saat Pak Rohidin Mersyah menjabat sebagai gubernur dan Pak Helmi sebagai Walikota. Terakhir, Pak Helmi mengambil jalan Hibrida yang tidak dibangun oleh Provinsi," ujarnya.
Teuku menjelaskan bahwa Helmi Hasan belum menggunakan dana APBN karena tidak diperlukan.
Dana APBN seharusnya digunakan untuk mengeruk Sungai Bengkulu, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan pusat, dan itu adalah tugas Gubernur Rohidin.
BACA JUGA:Pemkot Imbau Masyarakat Kota Bengkulu Waspada Potensi Musibah Gempa Megathrust
"Pak Helmi membangun rumah sakit kota dengan anggaran APBD, dan tidak menggunakan APBN karena Pemerintah Kota Bengkulu masih mampu. Jadi, apa yang dikatakan pak Rohidin tidak berdasar," ujarnya.
BACA JUGA:Polres Seluma Siapkan 4 Personel untuk Kawal Bacalon Bupati-Wakil Bupati di Pilkada 2024
Teuku juga menyoroti bahwa Gubernur Rohidin seharusnya menggunakan dana APBN untuk pengerukan Sungai Bengkulu, yang menyebabkan banjir di Kota Bengkulu.
Selain itu, proyek jalan tol dengan anggaran 5-6 triliun yang diklaim oleh Rohidin bukanlah hasil kerjanya. Perencanaan jalan tol sudah dimulai sejak tahun 2012 pada masa Gubernur Junaidi Hamza.
"Silakan cek data di Bapenas. Pada saat itu, gubernur se-Sumatera berkumpul untuk merencanakan pembangunan jalan tol. Ini adalah proyek nasional, bukan hasil lobi Rohidin," tuturnya.
BACA JUGA:50 Persen Sawah di Desa Air Latak Mengalami Gagal Panen Akibat Hama
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
