Kapolda Bengkulu Tegaskan Polri Netral, Sanksi Bagi Anggota yang Melanggar

BENGKULU, BETVNEWS - Kapolda BENGKULU Irjen Pol. Anwar S.Ik akan tindak tegas anggota Polri yang terlibat Politik praktis pada Pilkada serentak 27 November 2024 di Provinsi BENGKULU.

Disampaikan oleh Kapolda bahwa anggotanya harus bersikap netral dan tidak boleh berpihak kepada calon kepala daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota pada Pilkada yang akan segera berlangsung. 

"Sikap kita tetap tegas, bahwa Polri netral, tidak berpihak dan tidak memberikan fasilitas kepada calon manapun," ujar Kapolda Jumat 20 September 2024.

Kapolda juga mengungkapkan bahwa dirinya saat ini sedang membatasi diri untuk bertemu dengan para calon kepala daerah agar netralitas dari Polri khususnya Polda Bengkulu tetap terjaga. 

BACA JUGA:Pimpinan Definitif DPRD Seluma Belum Terbentuk, Ketua dan Waka I Tunggu Rekomendasi Parpol

BACA JUGA:Cukup Konsumsi Makanan dengan Kandungan Vitamin C Ini, Baik untuk Kesehatan Tubuh Kamu

"Bahkan saya bertemu dengan kandidat pun kita batasi dan bertemu dengan masyarakat dalam konteks pribadi juga dibatasi," ungkap Kapolda. 

Apabila ada anggota Polri yang terbukti ikut terlibat dalam kontestasi politik pada Pilkada di Provinsi Bengkulu, Kapolda akan memberikan sanksi ringan hingga bisa berujung ke Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) kepada anggotanya.

BACA JUGA:Pelajar Tewas Usai Gagal Salip Mobil dan Hantam Truk di Desa Padang Sepan

BACA JUGA:Tim Hukum Rohidin-Meriani Angkat Bicara Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa

"sanksi kita berikan mulai dari tindakan disiplin dan juga bisa sampai PTDH, untuk saat ini belum ada laporan Terkait dengan anggota Polda Bengkulu yang terlibat," pungkas Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar S.Ik saat wawancara BETVNEWS di acara Coffee Morning dan Olahraga Bersama Polda Bengkulu dan Insan Pers di Mako Brimob Bengkulu 

(Imron)

Sumber: