Ketua DPD RI Ingatkan Pengalihan Subsidi BBM ke BLT Bisa Berdampak pada Kelas Menengah

BENGKULU, BETVNEWS - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengingatkan wacana pemerintah mengubah subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Menurutnya, kebutuhan energi melalui BBM memiliki dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional. Terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat kelas menengah yang saat ini sedang mengalami trend penurunan pendapatan.

BACA JUGA:Debat Perdana Pilbup Bengkulu Tengah, 3 Paslon Saling Adu Strategi Terkait Pembangunan

"Kami harap pemerintah dapat mengkaji secara menyeluruh terkait dampak penghapusan subsidi BBM ini. Karena yang paling merasakan dampaknya adalah kelas menengah", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa 5 November 2024.

BACA JUGA:Bedengan di Pagar Dewa Hangus Terbakar, Disebabkan Ulah Pengunjal BBM

Sultan mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan trend penurunan pendapatan kelas menengah dan PHK saat ini. Kelas menengah memiliki kontribusi yang besar dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional.

"Menghapus subsidi BBM akan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kami minta pemerintah tidak mengabaikan keberadaan kelas menengah yang selama ini tidak berhak dan tidak tersentuh bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah," tegasnya.

BACA JUGA:Pelamar PPPK Kemenag Kaur Capai 172 Orang

Ia menambahkan, sebaiknya pemerintah menaikan pajak kendaraan bermotor daripada menghapus subsidi BBM. pajak kendaraan bermotor perlu dihitung dengan pendekatan yang lebih ketat, dengan memasukkan variabel tingkat emisi karbon yang dihasilkan, selain harga dan bobot kendaraan sebagai basis perhitungan pajak kendaraan.

"Sebaiknya pemerintah fokus melakukan terobosan peningkatan ratio pajak. Salah satunya dengan menaikan pajak kendaraan pribadi dengan harga dan tingkat emisi tertentu," usulnya.

BACA JUGA:DISUKA Akan Gagas Wisata Bengkulu Go Internasional

Sultan mengungkapkan bahwa potensi pajak kendaraan bermotor kita masih sangat besar untuk ditingkatkan oleh pemerintah. Lebih dari 40 persen kendaraan bermotor tidak membayar pajak.

Lebih lanjut ketua DPD RI ke-6 itu mendorong agar pemerintah mempercepat dan memperluas kebijakan transisi energi pada kendaraan. Selain itu, pembaharuan data dan penggunaan teknologi sistem distribusi BBM bersubsidi kita belum begitu presisi.

BACA JUGA:Kajati Bengkulu Hadiri Kegiatan Makan Siang Bergizi di SDN 89 Bengkulu

Sumber: