Program Pembangunan Belum Optimal, APBD Kota Bengkulu Tergerus Belanja Pegawai

BENGKULU, BETVNEWS - Besarnya anggaran belanja pegawai menyebabkan Pemerintah Kota BENGKULU sulit menjalankan program pembangunan secara optimal.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pembangunan Daerah, Bappeda Kota Bengkulu, Lora.

Menurut Lora, lebih dari 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu dialokasikan untuk belanja pegawai dan gaji.

Sehingga menyisakan ruang yang terbatas bagi program-program yang direncanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota.

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Terima Kunjungan Kerja Senator Destita Khairilisani

BACA JUGA:Samarkan Flek Hitam Hingga Garis Halus, Ini Dia 8 Manfaat Masker Teh Hijau Bagi Kecantikan Wajah

“Dengan alokasi yang besar pada belanja pegawai, pemerintah kota mengalami keterbatasan dalam mengeksekusi program-program prioritas,” jelas Lora.

Meski demikian, Lora menambahkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bengkulu berada di peringkat tertinggi di Provinsi Bengkulu dan melampaui rata-rata nasional, yakni di angka 83,80. 

Namun, tingginya IPM ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan.

Saat ini, angka kemiskinan Kota Bengkulu masih berada di atas dua digit, yaitu 13,76 persen.

BACA JUGA:Terdakwa Kasus Korupsi Dana BOS Man 2 Kepahiang Divonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara

BACA JUGA:Mutasi ASN Pemkot Bengkulu Jelang Pilkada Serentak, Begini Penjelasan Pj Sekda

Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat Kota Bengkulu juga tergolong rendah, hanya sebesar Rp 820.354.

Lora menegaskan bahwa menurunkan angka kemiskinan bahkan satu persen saja sangat sulit dengan kondisi anggaran yang terbatas dan minimnya bantuan dana dari pemerintah pusat.

Sumber: