Pengadilan Agama Bengkulu Catat 899 Kasus Perceraian Sepanjang 2024, Istri Paling Banyak Menggugat

Pengadilan Agama Bengkulu Catat 899 Kasus Perceraian Sepanjang 2024, Istri Paling Banyak Menggugat--(Sumber Foto: Robi/BETV)
BENGKULU, BETVNEWS – Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Agama BENGKULU mencatat sebanyak 899 kasus perceraian.
Dari jumlah tersebut, 213 kasus merupakan cerai talak yang diajukan oleh suami, sementara 686 kasus lainnya adalah cerai gugat yang diajukan oleh istri.
Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, H.M. Sahri, SH., MH., menjelaskan bahwa mayoritas kasus perceraian diajukan oleh pihak istri.
“Hal ini menunjukkan adanya tekanan dan ketidakpuasan yang dirasakan oleh pihak perempuan dalam rumah tangga,” ungkapnya.
BACA JUGA:BPBD Kota Bengkulu Petakan Wilayah Rawan Banjir, Tiga Kecamatan Ini Disebut Paling Rawan
BACA JUGA:Harga Karet di Seluma Naik Lagi, Petani Semakin Sumringah
Menurut Sahri, permasalahan ekonomi menjadi alasan utama dalam kasus perceraian yang terjadi.
“Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan nafkah sering kali menjadi pemicu utama perselisihan dalam rumah tangga. Ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa perselisihan terus-menerus dapat menjadi alasan perceraian,” jelasnya.
Selain itu, faktor perselingkuhan, khususnya oleh pihak laki-laki, turut memperburuk kondisi rumah tangga.
“Tindakan seperti judi online, mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga sering menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh istri,” tambah Sahri.
BACA JUGA:Kurangi Sampah yang Berserakan, Pemkab Bengkulu Tengah Aktifkan Kembali Program Jumat Bersih
BACA JUGA:Kejari Lirik Dugaan Honorer Siluman di Seleksi PPPK Pemkab Seluma
Sebagai bagian dari proses hukum, Pengadilan Agama Bengkulu mengedepankan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016.
Dalam mediasi ini, pasangan yang berseteru diberikan kesempatan untuk mencari solusi damai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: