Pemprov Bengkulu Kehilangan Ratusan Miliar Anggaran Tranfer Pusat, Proyek Fisik Terancam Terhambat

BENGKULU, BETVNEWS – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat berimbas pada pemangkasan alokasi APBN untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) BENGKULU pada tahun anggaran 2025. 

Pemangkasan ini mencapai ratusan miliar rupiah, yang berpotensi mengganggu pencapaian fisik program-program yang direncanakan.

Beberapa sektor yang dipastikan mengalami pemotongan anggaran adalah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk PUPR sebesar Rp82 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk PUPR yang berkurang Rp 34 miliar, serta DAK di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang dipotong sekitar Rp 49 miliar.

BACA JUGA:Partai NasDem bersama Koalisi Ajukan Tiga Nama ke DPP untuk Pilkada Ulang Bengkulu Selatan

“Efisiensi anggaran ini berdampak signifikan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Total pemangkasan mencapai sekitar Rp 172 miliar,” ujar Rizqi Al Fadli, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Sabtu 8 Maret 2025.

Lebih lanjut, Rizqi menjelaskan bahwa kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah pusat juga akan diterapkan di tingkat APBD Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:Keluarga Korban Minta Polisi Cepat Usut Dugaan Pembunuhan Pria di Pinggir Jalan RE Martadinata

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden dan edaran yang diterbitkan oleh kementerian terkait, yang mewajibkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menyesuaikan anggaran.

Dalam upaya efisiensi anggaran di APBD 2025, Pemprov Bengkulu akan melakukan pemangkasan dan pemindahan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Alokasi anggaran ini nantinya akan difokuskan untuk program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

BACA JUGA:HPMPI Dukung Gubernur Helmi Hasan Turunkan PBBKB Sesuai Janji Kampanye

"Saat ini, kami tengah melakukan refocusing dan realokasi anggaran di APBD sesuai dengan instruksi presiden, SE Mendagri, dan arahan Gubernur. Anggaran akan kami alokasikan untuk pos-pos yang lebih berdampak langsung," ujar Rizqi.

Rizqi juga menambahkan bahwa saat ini besaran pemangkasan APBD Provinsi Bengkulu sedang diformulasikan sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku.

BACA JUGA:Disnaker Kota Bengkulu Buka Posko Pengaduan THR 2025

"Untuk efisiensi di sektor seperti Perjalanan Dinas, kami sudah merumuskan bahwa anggarannya akan dipotong hingga 50 persen sesuai dengan arahan SE. Begitu pula dengan anggaran untuk kegiatan seremonial, FGD, studi banding, publikasi, dan pencetakan, yang juga akan terdampak,” jelasnya.

Sumber: