Ini Pandangan Kepala Perwakilan BI Terkait Deflasi di Bengkulu

BENGKULU, BETVNEWS - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi BENGKULU, Wahyu Yuwana Hidayat, memberikan pandangan terkait deflasi yang terjadi di BENGKULU pada awal tahun ini. Menurutnya, deflasi yang cukup dalam, terutama pada Januari-Februari, tidak serta-merta mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat.

"Bengkulu ini termasuk provinsi dengan tingkat inflasi terendah kedua secara nasional. Deflasi yang terjadi sebesar 1,2 persen lebih banyak disebabkan oleh faktor administrasi harga, seperti adanya diskon tarif listrik dari pemerintah," ujar Wahyu, Sabtu 22 Maret 2025.

BACA JUGA:Marak Pelajar Terlibat Geng Motor di Bengkulu, Ini Imbauan Kadis Dikbud Saat Libur Lebaran

BI membagi inflasi menjadi tiga komponen utama, yakni administered price (harga yang ditentukan pemerintah), inflasi inti, dan harga bergejolak. Dalam kasus Bengkulu, deflasi lebih didorong oleh penurunan tarif listrik yang masuk dalam kategori administered price. Sementara itu, inflasi inti Bengkulu masih positif di angka 2,6 persen.

"Daya beli masyarakat lebih tepat dilihat dari inflasi inti. Jika inflasi inti masih positif, artinya permintaan masyarakat masih cukup kuat," jelasnya.

BACA JUGA:Bapenda Kota Bengkulu Catat Realisasi PAD dari Pajak Hiburan hingga Maret Rp1,14 Miliar

Dari sisi kebijakan, BI tetap mempertahankan suku bunga acuan di angka 5,75 persen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Wahyu juga menjelaskan bahwa selain tarif listrik, penurunan harga komoditas pangan seperti beras dan bawang merah akibat pasokan yang melimpah turut berkontribusi terhadap deflasi di Bengkulu.

"Ini sebenarnya hal yang positif bagi masyarakat karena mereka bisa mendapatkan barang dengan harga lebih terjangkau," tambahnya.

BACA JUGA:Polres Seluma Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan DD Dusun Tengah

Dengan kondisi ini, BI tetap memantau perkembangan ekonomi di Bengkulu dan secara aktif menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen kebijakan yang tersedia.

(Jalu)

Sumber: