Pemprov Bengkulu Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih Tanpa Korupsi

BENGKULU, BETVNEWS - Wakil Gubernur BENGKULU, Mian, membuka langsung Rapat Kordinasi Pemberantasan Korupsi, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi BENGKULU, Selasa 3 Juni 2025

Rapat Kordinasi Pemberantasan Korupsi yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu serta aparat Kepolisian dan Kejaksaan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan di Gedung Merah Putih KPK beberapa waktu lalu, sebagai upaya kalaborasi KPK dengan Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi.

Dalam sambutannya Mian menyampaikan komitmen, bahwa pemerintahan Helmi-Mian dalam lima tahun ini akan mewujudkan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang berwibawa.

BACA JUGA:Harga Pupuk Subsidi Tembus Rp160 Ribu, Petani Seluma Menjerit di Tengah Musim Tanam

BACA JUGA:2 Pelaku Asusila Anak di Bawah Umur Dibekuk Polresta Bengkulu, Begini Modusnya

"Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat berakibat secara signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi," kata Mian.

Upaya pemberantas korupsi dalam pemerintah daerah juga diperlukan dukungan dari masyarakat dan peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya melakukan sosialisasi rutin mengenai dampak akibat dari tindak pidana kejahatan korupsi.

Sehingga, lanjut Mian, dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak ini nantinya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bernilai strategis.

BACA JUGA:Pemkab Seluma Janji Cairkan Siltap 125 Desa, Tenggat Kamis Pekan Ini

BACA JUGA:Lemak Perut Dapat Dibakar dan Diatasi dengan Cepat, Cek Rekomendasi Olahraganya Disini!

"Salah satu aspek dalam mewujudkan berbagai program yang bernilai strategis adalah pemberantasan korupsi. Mengapa pemberantasan korupsi? Karena pemberantasan korupsi ini sudah menjadi komitmen seluruh bangsa," demikian Mian.

Sementara itu, Inspektorat Provinsi Bengkulu, Heru Susanto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Gedung Merah Putih KPK bagaimana eksekutif dan legislatif berkalaborasi untuk mencegah korupsi.

"Kita didampingi oleh Deputi Koordinasi, Supervisi atau ketua Satgas Wilayah 1 dalam intervensi 8 area," kata Heru.

Lanjut Heru, diantaranya perencanaan, penganggaran, menanjemen ASN, BUMD, optimalisasi PAD, pelayanan publik, pengawasan APIP, "Penekanan pada optimalisasi pendapat dan pengelolaan aset," sampainya.

Sumber: