Penyaluran KUR Diklaim Rp1,95 Triliun di Bengkulu

BENGKULU, BETVNEWS - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi BENGKULU mencapai Rp 1,95 triliun, mencakup 26.557 debitur di seluruh kabupaten/kota.

Pencapaian ini merupakan hasil kerja optimal Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bengkulu dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai percepatan akses keuangan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemprov Bengkulu mendorong perluasan akses keuangan di seluruh wilayah sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni.

BACA JUGA:Meski Terbatas Anggaran, HUT RI ke-80 di Bengkulu Selatan Tetap Meriah

BACA JUGA:Kirab Bendera Merah Putih HUT ke-80 RI Pemprov Bengkulu Terpusat di Tugu Fatmawati Simpang Lima

Herwan menambahkan, kehadiran TPAKD memberikan warna tersendiri dalam menyinergikan program keuangan dengan berbagai pemangku kepentingan daerah. 

"TPAKD  memiliki peran sentral dalam mempercepat inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Herwan.

Kepala Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Sytia Dewi, menegaskan bahwa sinergi dan komitmen dari seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan roadmap TPAKD. 

"TPAKD diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyediakan produk dan layanan keuangan formal secara konsisten," ungkapnya.

BACA JUGA:Wanita Harus Tahu, Ini Dia Manfaat Biji Ketumbar, Bagus Meningkatkan Kesuburan hingga Pertumbuhan Rambut

BACA JUGA:Menimbulkan Efek Samping, Ini Bahaya Mengonsumsi Apel Hijau Berlebihan

Beberapa program unggulan TPAKD Bengkulu di Kabupaten/Kota yang telah berjalan antara lain: Gerakan Pelajar Menabung/ KEJAR (satu rekening satu pelajar), Gerakan Ayo Ikut Berasuransi, Edukasi Pasar Modal. 

Penyaluran KUR dan Business Matching serta Kredit Melawan Rentenir (KPMR), Pembentukan Agen Laku Pandai (One Village One Agent), Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Digital, Program Asuransi Kepada Petani dan Nelayan serta Peternak, serta Program Desa Wisata dalam bentuk Generic Modal Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di daerah Pedesaan.

Sumber: