Bupati Seluma Lobi BNPB Perkuat Program Penanggulangan Bencana

BENGKULU, BETVNEWS - Kabupaten Seluma dikenal sebagai wilayah yang rawan bencana, terutama banjir dan tanah longsor.

Mengantisipasi hal tersebut, Bupati Seluma, Teddy Rahman, mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna melobi sejumlah program serta anggaran untuk Penanggulangan Bencana di Kabupaten Seluma.

BACA JUGA:3 Remaja Diduga Gengster Diamankan Warga di Bengkulu

BACA JUGA:Pemkab Bengkulu Selatan Nonaktifkan Kepala Dispora, Bupati Rifai: Sudah Lama Sakit

Menurut Teddy Rahman, selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seluma belum maksimal dalam mengusulkan program ke BNPB pusat. Akibatnya, tidak banyak dukungan yang bisa diperoleh daerah untuk penanggulangan maupun penanganan pasca bencana di Seluma.

“Dari hasil koordinasi sebenarnya banyak program yang bisa ditarik ke daerah, asalkan usulan lengkap dengan proposal dan dokumentasi. Selain itu, koordinasi ke BNPB juga harus rutin dilakukan. Selama ini BPBD Seluma belum maksimal menggalang program dari BNPB,” ujar Teddy.

BACA JUGA:UNIB Gelar SLE Jilid 14, Asah Soft Skill Hingga Jiwa Kepemimpinan Mahasiswa Baru

BACA JUGA:Kiko Boutique Tawarkan Beragam Merchandise Idol Populer, K-Pop Lovers Bengkulu Yuk Merapat!

Bupati Seluma mengakui adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di BPBD, sehingga akan dilakukan pembenahan secara bertahap. Ia berharap semua ASN di BPBD Seluma bisa lebih aktif dan responsif dalam penanganan bencana di Kabupaten Seluma ini.

“Kami sadar ada keterbatasan SDM di BPBD Seluma. Ke depan akan bertahap kita perbaiki, termasuk menempatkan ASN yang kompeten agar penanganan bencana lebih optimal,” tambahnya.

BACA JUGA:UNIB Gelar SLE Jilid 14, Asah Soft Skill Hingga Jiwa Kepemimpinan Mahasiswa Baru

BACA JUGA:Kiko Boutique Tawarkan Beragam Merchandise Idol Populer, K-Pop Lovers Bengkulu Yuk Merapat!

Teddy menambahkan, selain BPBD ia juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Seluma untuk lebih aktif melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.

Hal ini dinilai penting agar program pemerintah pusat bisa lebih banyak ditarik ke daerah, terutama setelah tahun 2025 ini Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak lagi disalurkan oleh pemerintah pusat.

Sumber: