Tok! APBD Provinsi Bengkulu 2026 Disahkan, Total Rp2,73 Triliun
Tok! APBD Provinsi Bengkulu 2026 Disahkan, Total Rp2,73 Triliun--(Sumber Foto: Ilham/BETV)
BENGKULU, BETVNEWS – DPRD Provinsi BENGKULU resmi mengesahkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya, dokumen APBD akan segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.
Keputusan tersebut diambil setelah seluruh delapan fraksi dalam rapat paripurna dengan agenda, pandangan akhir fraksi dan pengambilan keputusan RAPBD menyampaikan persetujuan.
BACA JUGA:Jelang SK Berakhir, Pemprov Bengkulu Tunggu Usulan Pengganti Pj Sekda Lebong

--
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Edwar Samsi, memaparkan bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 2,66 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp 1,25 triliun, dana transfer Rp 1,40 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp 1,27 miliar.
“Sementara total belanja mencapai Rp 2,73 triliun. Dengan demikian ada defisit sekitar Rp 71 miliar yang akan ditutup menggunakan SILPA tahun berjalan,” jelas Edwar.
BACA JUGA:Pemangkasan TPP ASN Pemprov Bengkulu Hemat Anggaran Rp120 Miliar, Mulai Berlaku 2026

--
Meski menyetujui pengesahan RAPBD menjadi Perda, sejumlah fraksi tetap memberikan catatan strategis. Ketua Fraksi Golkar, Mahdi Husen, menyoroti turunnya proyeksi pendapatan, terutama dari pos Transfer ke Daerah (TKD).
“Di tengah pendapatan yang menurun, kebutuhan pembangunan tetap berjalan. Karena itu perlu langkah-langkah strategis, termasuk memanfaatkan peluang dari Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD),” tegas Mahdi.
BACA JUGA:Bulog Bengkulu Siapkan 5.597 Ton Beras Hadapi Kebutuhan Jelang Nataru

--
Ia juga menekankan perlunya memperkuat jejaring dengan pemerintah pusat karena APBD saja tidak cukup mendorong percepatan pembangunan. Selain itu, potensi PAD yang belum tergarap maksimal, termasuk pajak dan retribusi, diminta agar segera dioptimalkan.
Sementara itu, Jubir Fraksi PAN, Hidayat, menekankan agar program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat tetap dilanjutkan meski situasi fiskal terbatas.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

