Tak Kunjung Tuntas, DPRD BS Desak Pemprov Tegas Selesaikan Tapal Batas dengan Seluma

BENGKULU, BETVNEWS – DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan kembali menyoroti belum tuntasnya sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma. Persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun ini dinilai berdampak luas terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan.

BACA JUGA:Alur Pulau Baai Berangsur Normal, Kapal Peti Kemas Mulai Bersandar

BACA JUGA:Tiga Besar Seleksi JPT Pratama Pemprov Bengkulu Resmi Diumumkan, Berikut Nama-namanya

Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, menegaskan bahwa hingga kini belum ada penyelesaian final meskipun proses pembahasan telah dilakukan cukup panjang dan didukung dokumen serta dasar hukum yang jelas. Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian yang merugikan masyarakat.

“Dokumen dan keputusan pemerintah sebenarnya sudah ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk mengeksekusi di lapangan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakjelasan,” kata Juli.

BACA JUGA:Siapkan Kios di PTM dan Pasar Minggu, 80 Pedagang di Jl KZ Abidin Diminta Pindah Demi Ketertiban

BACA JUGA:Konflik Agraria di Bengkulu Selatan Diminta Segera Ada Penyelesaian

Ia menilai ketidakjelasan tapal batas berdampak langsung terhadap pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, pembinaan pemerintahan desa, hingga pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah juga kerap terkendala akibat data kewilayahan yang belum pasti.

Juli menambahkan, masyarakat di kawasan perbatasan menjadi pihak yang paling dirugikan karena kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pemerintahan dan memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara.

BACA JUGA:Diresmikan Malam Tahun Baru, Belungguk Point Akan Jadi Pusat Kreatifitas Kota Bengkulu

BACA JUGA:BMKG Bengkulu: Hujan Dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat Masih Akan Berlangsung Beberapa Hari Kedepan

Sementara itu, DPRD Bengkulu Selatan telah mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera mengambil peran strategis dengan memfasilitasi penyelesaian tapal batas secara komprehensif dan berlandaskan peraturan perundang-undangan. DPRD menilai, pemerintah provinsi memiliki kewenangan kunci untuk menyelaraskan kepentingan dua kabupaten yang bersengketa.

“Jika dibiarkan berlarut-larut, persoalan ini berpotensi menimbulkan masalah lanjutan yang lebih kompleks. Tapal batas adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertib,” tegas Juli.

BACA JUGA:Korban Tabrak Lari di Kota Bengkulu Alami Luka Berat, Minta Pelaku Segera Ditangkap

Sumber: