Terkendala Email dan Lupa Password, 170 PPPK Paruh Waktu Bengkulu Utara Belum Bisa Unduh SK

BENGKULU, BETVNEWS - Pasca pelantikan beberapa waktu lalu, ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami kendala administrasi.

Sebanyak 170 PPPK dilaporkan belum dapat mengakses akun MyASN, sehingga Surat Keputusan (SK) pelantikan belum bisa diunduh.

BACA JUGA:Polres Bengkulu Selatan Laksanakan Sertijab Pejabat Utama dan Kapolsek Jajaran

BACA JUGA:Gantikan Indra Sukma, Fenty Wisnuwardhani Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kota Bengkulu

Kendala tersebut disebabkan oleh kesalahan input alamat email saat proses pendaftaran serta lupa password akun MyASN. Akibatnya, para PPPK tidak dapat masuk ke dalam sistem kepegawaian nasional.

Menindaklanjuti permasalahan ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pendataan serta koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BACA JUGA:Sidang Perdana Kasus Korupsi Tambang Bengkulu Digelar, 12 Terdakwa Hadiri Pembacaan Dakwaan

BACA JUGA:Awal Tahun 2026, Polda Bengkulu Pantau Harga Beras Medium dan Premium Masih di Atas HET

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bengkulu Utara, Muchsinin Azhabat, menjelaskan bahwa hingga Selasa (6/1/2026), pihaknya telah menerima laporan dari 170 PPPK paruh waktu yang telah dilantik namun belum bisa mengunduh SK.

“Permasalahan utama yang dialami para PPPK ini adalah tidak dapat mengunduh Surat Keputusan pelantikan melalui akun MyASN masing-masing. Kendala tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam menginput alamat email pada saat proses pendaftaran sebelumnya,” ungkap Muchsinin.

BACA JUGA:Performa Baru Awal Tahun! Berikut Deretan Mobil Honda Terbaru 2026, Mana Favoritmu?

BACA JUGA:Mulai Januari 2026, TPP ASN dan PPPK Full Waktu Pemprov Bengkulu Dipangkas 20–50 Persen

Selain kesalahan email, sebagian PPPK juga mengalami lupa password akun MyASN sehingga tidak dapat login ke dalam sistem.

“Akibatnya, para PPPK tidak bisa mengakses dokumen kepegawaian penting, termasuk SK pelantikan yang menjadi dasar administrasi kepegawaian mereka,” tambahnya.

Sumber: