Tekan Belanja Pegawai, Pemprov Bengkulu Targetkan Perampingan OPD Tuntas Tahun Ini
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan--(Sumber Foto: Oki/BETV)
BENGKULU, BETVNEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) BENGKULU menunjukkan keseriusan dalam menata ulang struktur organisasi daerah.
Langkah ini ditandai dengan penyerahan draf Peraturan Daerah (Perda) terkait perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada DPRD Provinsi Bengkulu untuk segera masuk dalam tahapan pembahasan.
Kebijakan perampingan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah diperbarui melalui PP Nomor 72 Tahun 2019.
Transformasi struktur ini dipandang krusial sebagai fondasi utama Pemprov untuk menciptakan birokrasi yang lebih ramping, lincah, dan efektif melalui penyederhanaan beban kerja organisasi.
BACA JUGA:Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, Satpol PP Provinsi Bengkulu Sidak Kedisiplinan ASN
BACA JUGA:Meski Terapkan WFA, Pemkot Bengkulu Garansi Layanan Publik Tetap Gas Pol di Kantor
Di sisi lain, restrukturisasi OPD menjadi senjata utama pemerintah untuk mengendalikan rasio belanja pegawai pada tahun anggaran ini.
Pemprov menargetkan angka belanja pegawai bisa ditekan hingga di bawah 30 persen, mengingat pada tahun sebelumnya beban belanja pegawai masih membengkak hingga melampaui angka 40 persen.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa efisiensi melalui perampingan struktur dinilai sebagai jalan paling efektif untuk menyehatkan postur APBD.
Penyesuaian besar-besaran akan mulai dieksekusi tahun ini dengan target jangka panjang pada tahun 2027 mendatang, di mana rasio belanja pegawai sudah harus stabil sesuai batas aman ketentuan nasional.
BACA JUGA:Peduli Korban Kebakaran, Gubernur Bengkulu Janji Bangun Kembali PAUD Burniar Ceria
BACA JUGA:Lebih dari 2.000 Wisatawan Serbu Ikan Larangan Taba Lubuk Puding, Seluma Siap Punya Ikon Wisata Baru
“Berbagai kebijakan akan di ambil untuk menekan angka belanja pegawai di bawah 30 persen, salah satunya dengan melakukan perampingan OPD pada tahun ini,” ungkap Gubernur.
Melalui langkah strategis ini, Pemprov Bengkulu optimistis dapat mengalihkan sebagian alokasi anggaran belanja pegawai ke sektor pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat yang lebih menyentuh kebutuhan publik secara langsung.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

