Alex menyebut bahwa jumlah tenaga non-ASN harusnya dibatasi sebanyak 400.000. Namun ketika dilakukan pendataan, terdapat 2,3 juta tenaga non-ASN yang mayoritas bekerja di pemerintah daerah.
Pihaknya khawatir jika ada PHK massal terhadap jutaan tenaga non-ASN. Oleh sebab itu, DPR mencanangkan solusi melalui rumusan RUU ASN serta mengganti sistem tenaga honorer.
Solusi PPPK Part Time dinilai menjadi jalan tengah dalam mempertahankan karier tenaga non-ASN di tengah pembengkakan jumlahnya.
Pemerintah juga ikut memastikan bahwa gaji tenaga non-ASN tak mengalami pengurangan walaupun perubahan tersebut dicanangkan.
BACA JUGA:Daftar Lengkap Gaji PPPK 2023 Menurut Golongannya, Tertinggi Capai Rp6.000.000 Lebih!
Dalam keterangannya kepada pers, Sabtu 8 Juli 2023, Guspardi Gaus, Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU ASN Komisi II DPR juga mengungkapkan hal senada dengan Alex Denni.
Ia menyebut bahwa PPPK Part Time bisa menjadi jalan tengah alternatif bagi permasalahan tenaga non-ASN.
Nantinya akan ada PPPK penuh waktu dan PPPK Paruh waktu.
PPPK Part Time akan bekerja dengan jam kerja, yang lebih singkat dari biasanya. Jika PPPK full time biasanya 8 jam per hari, PPPK part time akan bekerja selama 4 jam saja.
BACA JUGA:Gaji PNS Naik, Bagaimana dengan PPPK? Cek Daftar Gaji PPPK Berdasarkan Golongannya
Lantas apa bedanya PPPK Part Time dengan tenaga honorer?
Dalam mekanisme kerjanya, PPPK part time memiliki beberapa perbedaan dengan tenaga honorer selama ini. Pasalnya, mereka hanya bekerja sesuai dengan waktu yang disepakati.
Tidak seperti tenaga honorer selama ini di kantor pemerintah baik pusat maupun daerah, PPPK Part Time tidak harus seharian bekerja di kantor.
Karena jam kerja lebih fleksibel, maka sistem penggajinya juga memiliki perbedaan. Gaji PPPK Part Time akan disesuaikan dengan jam kerjanya.
Dengan adanya PPPK part time ini, diharapkan 2,3 juta tenaga honorer yang pada akhir tahun ini akan terdampak penghapusan status, tidak akan terkena PHK massal.
Selain itu, mereka juga tidak mengalami pengurangan pendapatan, serta tidak menambah beban anggaran karena tidak harus dilantik jadi PNS.