OJK: Literasi dan Inklusi Keuangan Baik, Hari Tua Akan Nyaman

BETVNEWS,- Sektor jasa  keuangan memiliki peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara global. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat bahwa peran sektor keuangan ini dapat dilihat dari keberadaan trilogi pemberdayaan konsumen yang terdiri dari literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen. Menurut Rela Ginting, Deputi Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK mengatakan literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses, yang kini harus ditingkatkan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan survey, literasi keuangan Regional 7 Sumbagsel mencapai 29,7 %, dan inklusi 28, 9%. Dari jumlah tersebut diketahui, literasi keuangan di Bengkulu hanya mencapai 27.6 % dan inklusi keuangan 67,3 %. Dengan persentase tersebut, Bengkulu harus lebih bekerja keras melampaui target sumbagsel itu. Lanjut Ginting, tingginya tingkat literasi keuangan lebih tinggi dari inklusi disebabkan karena kurang pahamnya masyarakat akan produk dan jasa keuangan. Untuk menyeimbangkannya dengan cara memberikan edukasi tentang literasi keuangan itu dan harus dipahami sejak dini. "Prinsipnya sisihkan pendapatan bukan menyisahkan, agar pengelolaan keuangan kita baik dan hari tua kita akan nyaman," jelasnya. Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ini, pihaknya telah  melakukan edukasi di 206 kota di Indonesia. Selain melakukan pertemuan, dalam edukasi  ini pihaknya juga membagikan brosur, dengan sasaran seperti guru, dosen dan para pelajar. Bagaimana hasilnya? Untuk dibengkulu, dengan edukasi yang lebih menamankan minat untuk menabung telah dilakukan di 461 sekolah, dengan peningkatan jumlah rekening reguler mencapai 27.509. "Penanaman minat menabung ini, tidak harus dengan nominal besar, namun bisa dimulai dari nilai setoran sebesar Rp. 5 ribu," jelasnya. Untuk mengawasi hal tersebut, disetiap Provinsi pihkanya telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Untuk di Provinsi Bengkulu, tim ini baru dibentuk di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah. "Kita harus menyusun strategi nasional literasi keuangan Indonesia, agar lebih terkoordinasi dan terarah serta sesuai dengan kebutuhan," jelasnya. Pendirian TPAKD diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat. TPAKD lahir dari kondisi di masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk keperluan pribadi, keluarga maupun usaha. Oleh karena itu, TPAKD sebagai forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Sementara itu, Rela Ginting pun mengingatkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) silahkan memanfaatkan layanan melalui telepon call center OJK di 157, atau langsung mengunjungi kantor-kantor OJK yang dimasing-masing Provinsi. "Kalau masyarakat ragu dengan disektor jasa keuangan bisa telepon ke call center 157," pungkasnya. (Pheetok)