BENGKULU, BETVNEWS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama pemerintah daerah kabupaten kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) melaksanakan rapat koordinasi sharing anggaran pembiayaan keberangkatan calon jemaah haji (CJH) tahun 2024 dari Kota Bengkulu ke Kota Padang Sumatera Barat.
Rapat tersebut digelar di ruang rapat Raflesia Kantor Gubernur, pada Kamis 9 November 2023.
BACA JUGA:16 Tersangka Begal Anggota Gangster Siap Tempur Dilimpahkan ke Jaksa
Asisten I Pemprov Bengkulu Khairil Anwar menyampaikan, anggaran pemberangkatan jemaah haji Provinsi Bengkulu telah dianggarkan di APBD Provinsi Bengkulu 2024.
Tetapi karena ada informasi penambahan kuota jemaah haji secara Nasional dan Bengkulu juga bakal mendapatkan tambahan kuota ini, tentu biaya pemberangkatan juga akan bertambah sehingga kabupaten kota diminta ikut membantu pembiayaan.
BACA JUGA:ASN Bengkulu Utara Ditangkap Polisi saat Asyik Judi Sabung Ayam
"Setelah kita berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag memang tidak ada aturan yang mewajibkan hanya Pemprov menyiapkan anggaran pemberangkatan. Oleh karena itu kita mengajak pemerintah kabupaten kota ikut memikirkan anggarannya dan itu sambut baik," jelasnya.
Berdasarkan informasi pemerintah pusat, tahun depan bakal ada penambahan kuota CJH secara Nasional sebanyak 20 ribu. Sehingga Provinsi Bengkulu juga kemungkinan akan mendapatkan tambah kuota sebanyak 300 sampai 400 CJH. Kuota sementara CJH Provinsi Bengkulu tahun depan sebanyak 1.553 CJH.BACA JUGA:Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Direktur PDAM Rejang Lebong Ditahan
Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Provinsi Bengkulu, Syarifuddin mengatakan, jika berkaca tahun 2023 ini, anggaran yang disiapkan untuk pemberangkatan CJH semula Rp6 miliar.
Tetapi karena ada kenaikan harga tarif pesawat menjadi Rp12 miliar sehingga Pemprov kembali menambah anggaran.
BACA JUGA:Kapolres, Dandim 0428 dan Bawaslu Provinsi Tinjau Gudang Logistik KPU Mukomuko
Karena mungkinan tahun depan ada penambah kuota sehingga Pemprov tidak lagi terakomodir anggaran.
BACA JUGA:Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Direktur PDAM Rejang Lebong Ditahan
"Anggaran sudah tidak terakomodir sehingga kami minta sharing anggaran pemerintah kabupaten kota," jelasnya.
(*)