BENGKULU,BETVNEWS - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Nopetri Elmanto, mengingatkan kepada seluruh pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana ke kepala desa untuk kemudian disampaikan kepada Dinas PMD.
Lantaran sebanyak 182 BumDes tidak terpantau lagi kegiatannya seperti mati suri.
BUMDes wajib melaporkan hasil capaian yang telah dilaksanakan selama satu tahun ini sebanyak 2 kali atau 6 bulan sekali, per Semester 1 dan Semester II.
BACA JUGA:Guru ASN dan PPPK di Seluma Dilarang Rangkap Jadi Penyelenggara Pemilu 2024
Laporan itu berisi pertanggungjawaban kegiatan agar terbuka dan akuntabel.
Namun kenyataannya realisasi tak sesuai yang diharapkan.
Hal itu kata Nopetri menyulitkan pihaknya untuk mengetahui perkembangan BUMDes.
Terakhir pihaknya mencatat, Dinas PMD Seluma tahun 2020 lalu, seluruh BUMDes masih aktif.
Tapi saat ini sulit diketahui lantaran pihak desa pun tak memberikan laporan kepada pihaknya dengan alasan pengelola BUMDes tidak melaporkan kegiatan ke pemerintah desa.
"Hingga saat ini masih banyak yang belum melaporkan terkait progress BUMDesnya," kata Nopetri.
BACA JUGA:Pemprov Alokasi Anggaran Rp822 Juta untuk Program Bedah Rumah
Pihaknya masih menunggu laporan tersebut hingga awal tahun 2024 mendatang.
"Kita tunggu laporan seluruh BUMDes masuk sampai awal tahun 2024, agar kita mengetahui progressnya," lanjutnya.
Ia menambahkan karena dana tersebut menggunakan uang negara yang diberikan melalui penyertaan modal, sehingga diharapkan adanya laporan progress BUMDes, dapat dilakukan monitoring dan kontrol.